Masa Depan PT INTI di Ujung Tanduk: Antara Ancaman Pembubaran dan Janji Keselamatan Karyawan

InfoNanti — Di tengah hiruk-pikuk transformasi ekonomi nasional yang kian dinamis, kabar mengejutkan datang dari sektor industri strategis negara. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau yang lebih dikenal sebagai PT INTI, kini berada dalam pusaran ketidakpastian. Perusahaan raksasa yang berbasis di Bandung ini kabarnya masuk dalam daftar merah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terancam dibubarkan. Langkah drastis ini mencuat seiring dengan upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi besar-besaran melalui lembaga pengelola investasi baru, Danantara.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memberikan sinyal kuat bahwa masa depan PT INTI sedang dipertaruhkan. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan bahwa saat ini proses asesmen mendalam tengah dilakukan untuk menentukan apakah perusahaan ini masih layak dipertahankan atau harus ditutup demi menyelamatkan keuangan negara. Meski demikian, di balik bayang-bayang penutupan tersebut, ada satu isu krusial yang menjadi perhatian publik: bagaimana nasib ribuan tenaga kerja yang telah mengabdikan diri di sana?

Baca Juga

Trump Kembali Tabuh Genderang Perang Dagang: Tarif Mobil Uni Eropa Bakal Melonjak 25 Persen

Proses Asesmen: Langkah Menuju Efisiensi Nasional

Keputusan untuk memasukkan PT INTI ke dalam radar pembubaran bukanlah langkah instan. Menurut Dony Oskaria, segala sesuatunya sedang melalui tahap verifikasi yang sangat ketat. Proses ini dikenal dengan istilah streamlining, yakni sebuah upaya untuk merampingkan struktur BUMN agar lebih lincah dan kompetitif di pasar global. Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Dony menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin terburu-buru, namun tetap tegas dalam melihat realita finansial yang ada.

“Kami sedang melakukan asesmen menyeluruh. Semua aspek sedang dicek, sebagaimana yang saya sampaikan mengenai proses streamline ini. Selagi proses verifikasi berjalan, kita akan melihat gambaran besarnya secara utuh,” ujar Dony di hadapan awak media. Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa Danantara memiliki standar yang lebih ketat dalam menilai produktivitas sebuah perusahaan plat merah.

Baca Juga

Langkah Berani Sektor Geothermal: API Desak Penyesuaian Tarif Demi Bangun Raksasa Energi Hijau

Komitmen Tanpa PHK: Sebuah Janji Manis di Tengah Krisis

Ketakutan akan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal selalu menghantui setiap rencana pembubaran instansi pemerintah. Namun, dalam kasus PT INTI, Dony Oskaria membawa angin segar bagi para pegawai. Ia memberikan jaminan bahwa meskipun entitas perusahaannya mungkin hilang atau berubah, kesejahteraan dan status pekerjaan para karyawan akan tetap dijaga. Janji ini menjadi krusial untuk menjaga kondusivitas di internal perusahaan telekomunikasi legendaris tersebut.

“Oh, tidak ada PHK. Pekerjanya aman. Kami sudah berulang kali menyampaikan bahwa fokus kami adalah penyelamatan sumber daya manusia. Tidak akan ada yang kehilangan pekerjaan akibat proses konsolidasi ini,” tegas Dony dengan nada meyakinkan. Pernyataan ini menyiratkan kemungkinan adanya redistribusi tenaga kerja ke perusahaan BUMN lain yang lebih sehat atau pengalihan fungsi di bawah kendali Danantara langsung.

Baca Juga

Rekor Baru! Harga Emas Terbang Tinggi di Tengah Sinyal Damai AS-Iran dan Potensi Pemangkasan Suku Bunga

Akar Masalah: Warisan Tata Kelola dan Beban Finansial

Mengapa PT INTI yang dahulu sempat berjaya kini justru terpuruk? Penelusuran PT INTI mengungkap adanya benang merah antara kegagalan tata kelola (governance) dan beban finansial yang menumpuk. Perusahaan yang pernah menjadi kiblat teknologi komunikasi di Indonesia ini dianggap gagal beradaptasi dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Masalah internal yang berlarut-larut membuat operasional perusahaan tidak lagi efisien.

Dalam acara Jogja Financial Festival, Dony Oskaria tak segan menyebut bahwa PT INTI merupakan contoh nyata dari perusahaan negara yang sempat menjadi kebanggaan, namun kini terbebani oleh kesalahan manajemen masa lalu. “Dulu PT INTI sangat terkenal di Bandung, namun sekarang menghadapi persoalan yang sangat berat. Inilah alasan mengapa opsi penutupan muncul ke permukaan,” ungkapnya. Ketidakmampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berkelanjutan membuat negara harus terus-menerus memberikan suntikan dana yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk sektor lain yang lebih produktif.

Baca Juga

BRI dan Rumah Zakat Permudah Ibadah Melalui Qurban Digital di BRImo: Solusi Praktis di Genggaman

Misi Besar Danantara: Dari 1.000 Menjadi 250 Entitas

Langkah terhadap PT INTI merupakan bagian kecil dari misi raksasa Danantara dan Badan Pengaturan BUMN. Target mereka sangat ambisius: memangkas jumlah entitas perusahaan plat merah dari jumlah yang sangat banyak menjadi hanya sekitar 250 perusahaan saja. Fokus utamanya adalah memperkuat core business (bisnis inti) dan meningkatkan daya saing di tingkat internasional. Segala perusahaan yang dianggap tidak strategis atau terus-menerus merugi akan masuk dalam radar eliminasi atau penggabungan.

Penyusutan jumlah BUMN ini dianggap perlu karena selama ini banyak perusahaan negara yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang jelas. Danantara hadir sebagai super-holding yang diharapkan bisa mengintegrasikan kekuatan seluruh aset negara agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi yang hanya memboroskan anggaran.

Belajar dari Kegagalan Integrasi Masa Lalu

Selain PT INTI, beberapa nama besar seperti Krakatau Steel dan Djakarta Lloyd juga disebut-sebut sedang dalam pantauan ketat. Dony Oskaria menyoroti bahwa sulitnya menyelamatkan perusahaan-perusahaan ini di masa lalu disebabkan oleh mekanisme pengelolaan yang tidak terintegrasi. Sebelum adanya Danantara, Kementerian BUMN hanya bertindak sebagai pemegang kuasa kelola, bukan pemilik penuh yang memiliki kendali atas aliran modal antar-perusahaan.

“Karena tidak ada mekanisme untuk saling membantu antara satu BUMN dengan BUMN lainnya, proses perbaikan menjadi sangat lambat dan sulit. BUMN kita cenderung berdiri sendiri-sendiri, sehingga saat satu perusahaan sakit, perusahaan yang sehat tidak memiliki instrumen legal yang kuat untuk membantu menyelamatkannya,” jelas Dony. Dengan sistem baru ini, diharapkan ada ekosistem yang lebih solid di mana perusahaan yang kuat dapat menopang yang lemah dalam proses transisi.

Menuju Era Baru BUMN Indonesia

Rencana pembubaran PT INTI menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi berkompromi dengan inefisiensi. Di bawah kendali Danantara, standar kesuksesan sebuah BUMN kini diukur dari kontribusi nyata terhadap ekonomi, bukan sekadar nama besar atau sejarah panjangnya. Meski pahit, langkah ini dianggap sebagai ‘obat mujarab’ untuk menyehatkan postur ekonomi Indonesia di masa depan.

Bagi para karyawan PT INTI, janji tanpa PHK adalah harapan terakhir yang harus dikawal realisasinya. Publik kini menanti, apakah transformasi ini benar-benar akan membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik, atau justru akan meninggalkan luka bagi sejarah industri nasional. Yang pasti, era BUMN yang manja dan tidak efisien tampaknya akan segera berakhir.