Transformasi Radikal BUMN: Mengapa PT INTI dan Sederet Raksasa Pelat Merah Terancam Tinggal Kenangan?

InfoNanti — Di balik gemerlap ambisi digitalisasi nasional, terselip sebuah kabar yang cukup mengejutkan sekaligus menjadi pengingat keras bagi dunia industri pelat merah. PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau yang lebih dikenal dengan PT INTI, kini berada di persimpangan jalan yang gelap. Perusahaan yang dahulu menjadi kebanggaan Kota Bandung dan simbol kedaulatan teknologi komunikasi Indonesia ini, secara resmi masuk dalam daftar evaluasi serius untuk dibubarkan. Langkah drastis ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan akumulasi dari badai keuangan yang tak kunjung mereda serta rapuhnya struktur tata kelola internal yang selama ini menyokongnya.

Riwayat Kejayaan yang Terkikis Beban Finansial

Dahulu, mendengar nama PT INTI adalah membayangkan sebuah raksasa teknologi yang visioner. Namun, realita saat ini jauh dari bayangan tersebut. Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria, dalam sebuah forum ekonomi baru-baru ini, menyoroti betapa tata kelola yang tidak optimal telah menjadi ‘penyakit kronis’ yang menggerogoti keberlanjutan bisnis banyak perusahaan negara. PT INTI menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana sebuah nama besar bisa luluh lantak jika tidak dibarengi dengan efisiensi operasional dan adaptasi pasar yang lincah.

Baca Juga

Krisis Energi di Sumatera: PLN Berjibaku Atasi Pemadaman Massal di Tengah Gejolak Pasar Emas Global

Masalah yang dihadapi PT INTI bukan sekadar soal angka di atas kertas, melainkan kegagalan sistemik dalam menjaga tata kelola perusahaan yang sehat. Beban operasional yang kian membengkak, sementara pendapatan tak mampu mengejar ketertinggalan, menciptakan lubang hitam finansial yang sulit untuk ditutup kembali. Dalam kacamata pemerintah, mempertahankan entitas yang terus menerus menyedot anggaran negara tanpa memberikan nilai tambah yang sepadan adalah sebuah kebijakan yang tidak lagi relevan di tengah semangat efisiensi nasional.

Lampu Kuning di Jogja Financial Festival

Pengumuman mengenai potensi pembubaran ini pertama kali mencuat secara gamblang dalam gelaran Jogja Financial Festival. Dony Oskaria mengenang kembali masa-masa keemasan perusahaan ini. “Dulu banyak BUMN yang sangat terkenal, kalau di Bandung itu ada PT INTI yang sangat ikonik. Namun, kenyataannya sekarang mereka menghadapi persoalan yang sangat berat, dan mungkin akan kita tutup juga,” ungkapnya dengan nada yang merefleksikan ketegasan sekaligus keprihatinan. Pernyataan ini segera menjadi sorotan, menandakan bahwa era proteksionisme terhadap BUMN yang tidak sehat telah berakhir.

Baca Juga

Diplomasi Ekonomi di Beijing: Xi Jinping Janjikan Karpet Merah Bagi Raksasa Teknologi AS

Langkah ini merupakan bagian dari misi besar BP BUMN bersama dengan Danantara untuk melakukan penataan ulang yang masif. Fokus utamanya adalah penyederhanaan struktur perusahaan negara agar lebih ramping dan lincah. Pemerintah menargetkan jumlah entitas BUMN akan dipangkas secara signifikan hingga hanya tersisa sekitar 250 perusahaan saja. Fokusnya jelas: hanya perusahaan yang bergerak di sektor strategis dan memiliki bisnis inti yang kuat yang akan dipertahankan.

Bukan Hanya PT INTI: Badai yang Menerjang Raksasa Lain

PT INTI ternyata tidak sendirian dalam pusaran ketidakpastian ini. Dony Oskaria juga menyinggung beberapa nama besar lainnya seperti Djakarta Lloyd dan raksasa baja Krakatau Steel. Perusahaan-perusahaan ini memiliki benang merah permasalahan yang serupa: pengelolaan yang tidak terintegrasi dan keterlambatan dalam melakukan transformasi. Selama bertahun-tahun, banyak BUMN seolah berjalan di jalurnya masing-masing tanpa ada mekanisme sinergi yang mampu memberikan dukungan saat salah satu di antaranya terjatuh.

Baca Juga

Ambisi Besar Bali Menuju ‘Dubai Baru’: Intip Bocoran Eksklusif Purbaya Yudhi Sadewa Soal KEK Financial Center

“Selama ini, tidak ada mekanisme yang mumpuni untuk membantu satu BUMN melalui BUMN lain, sehingga proses perbaikan atau penyehatan menjadi sangat sulit dilakukan secara mandiri,” jelas Dony. Hal inilah yang menjadi landasan mengapa pemerintah kini mendorong pembentukan Danantara sebagai institusi yang akan mengintegrasikan pengelolaan aset-aset negara agar lebih terkonsolidasi dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

Paradigma Baru: Dari ‘Kuasa Kelola’ Menuju ‘Integrasi Kepemilikan’

Satu poin menarik yang ditekankan dalam evaluasi ini adalah mengenai peran Kementerian BUMN selama ini. Publik sering kali salah kaprah dengan menganggap Kementerian BUMN sebagai pemilik penuh. Namun, Dony meluruskan bahwa Kementerian BUMN selama ini lebih berperan sebagai pemegang ‘kuasa kelola’ ketimbang pemilik dalam arti korporasi yang terintegrasi. Akibatnya, ketika terjadi krisis di satu titik, titik lain tidak memiliki kekuatan hukum atau mekanisme finansial untuk memberikan bantuan penyelamatan yang cepat.

Baca Juga

Membaca Arah Baru Kebijakan Energi: Mengapa Uni Emirat Arab Resmi Meninggalkan OPEC?

Dengan kehadiran Danantara, paradigma ini diubah secara total. Pengelolaan yang terintegrasi diharapkan dapat mencegah BUMN-BUMN strategis jatuh ke jurang kebangkrutan tanpa sempat diberikan pertolongan medis korporasi yang tepat. Namun, bagi perusahaan yang dinilai sudah tidak memiliki masa depan secara bisnis atau sudah menyimpang terlalu jauh dari bisnis intinya, pembubaran menjadi pil pahit yang harus ditelan demi kesehatan ekonomi nasional secara keseluruhan.

180 BUMN Sudah Menjadi ‘Pasien’ Penataan

Hingga saat ini, proses bersih-bersih di tubuh perusahaan negara telah menjangkau 180 perusahaan. Berbagai skema telah diterapkan, mulai dari konsolidasi antar-perusahaan yang sejenis, restrukturisasi utang, divestasi aset, hingga tindakan paling ekstrem yaitu pembubaran. Transformasi ini dilakukan bersama Danantara Asset Management (DAM) untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada analisis nilai aset yang akurat.

Transformasi BUMN bukan sekadar tentang mematikan perusahaan yang merugi, melainkan sebuah upaya untuk menyederhanakan struktur korporasi negara. Tujuannya adalah mengurangi tumpang tindih bisnis antar-BUMN yang sering kali justru bersaing secara tidak sehat di pasar yang sama. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam BUMN harus mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan negara.

Masa Depan Karyawan dan Kelanjutan Bisnis

Pertanyaan besar yang muncul tentu saja mengenai nasib para pegawai. Dalam setiap proses likuidasi atau pembubaran, hak-hak pekerja menjadi poin krusial yang harus diselesaikan. Dony Oskaria memastikan bahwa proses penataan 180 BUMN tersebut tetap memperhatikan hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transformasi yang menyakitkan ini diharapkan dapat melahirkan ekosistem usaha negara yang lebih kuat di masa depan, di mana setiap entitas yang berdiri adalah perusahaan yang memang kompetitif dan profesional.

Streamlining atau perampingan BUMN adalah harga mati untuk menghadapi tantangan global yang kian dinamis. Dengan fokus pada bisnis inti dan tata kelola yang kuat, BUMN diharapkan tidak lagi menjadi beban negara, melainkan menjadi mesin penggerak ekonomi yang tangguh. Kasus PT INTI menjadi pelajaran berharga bagi manajemen BUMN lainnya bahwa sejarah besar dan popularitas di masa lalu bukanlah jaminan keamanan di masa depan tanpa adanya inovasi dan integritas tata kelola.

Kesimpulan: Akhir dari Sebuah Era

Keputusan pahit yang membayangi PT INTI adalah cerminan dari seleksi alam di dunia bisnis. Sebagai pionir teknologi di masanya, PT INTI akan selalu dikenang dalam sejarah industri Indonesia. Namun, untuk melangkah maju, Indonesia membutuhkan fondasi ekonomi yang efisien dan transparan. Pembubaran BUMN yang tidak sehat adalah langkah berani untuk membersihkan jalan menuju visi Indonesia Emas, di mana perusahaan negara benar-benar menjadi tulang punggung, bukan sekadar beban punggung bagi anggaran negara.