Prabowo Subianto: Rakyat Adalah Pemegang Saham Utama Kekayaan Indonesia, Bukan Sekadar Penonton

**InfoNanti** — Dalam sebuah pernyataan yang menggugah semangat nasionalisme, Presiden Prabowo Subianto menegaskan visi besarnya mengenai kedaulatan ekonomi nasional. Di hadapan publik, ia memproklamirkan bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali, merupakan pemegang saham sah atas segala kekayaan alam dan aset yang dimiliki oleh bangsa ini. Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah refleksi mendalam atas amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menekankan prinsip ekonomi kekeluargaan sebagai fondasi utama bernegara.

Presiden Prabowo mendorong implementasi konsep yang ia sebut sebagai “Indonesia Incorporated”. Gagasan ini merujuk pada sebuah tatanan di mana negara, pengusaha, dan rakyat bekerja dalam satu ekosistem yang harmonis layaknya sebuah korporasi besar milik bersama. Dalam paradigma ini, kesuksesan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir elit, melainkan harus terdistribusi secara adil kepada seluruh rakyat sebagai pemilik mandat kekuasaan tertinggi di republik ini.

Baca Juga

PHE Perkuat Kedaulatan Energi: Kuasai 65 Persen Produksi Minyak Nasional di Tengah Gejolak Global

Visi Indonesia Incorporated: Menempatkan Rakyat di Posisi Tertinggi

Saat meresmikan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Presiden menjelaskan bahwa istilah “Indonesia Incorporated” sejatinya adalah manifestasi dari negara kekeluargaan. Melalui kanal resmi Sekretariat Presiden, ia menyampaikan bahwa seluruh bangsa ini harus dipandang sebagai satu kesatuan korporasi besar. “Artinya, seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa Indonesia,” tegasnya dalam acara yang berlangsung pada Sabtu, 16 Mei 2026 tersebut.

Filosofi ini menuntut adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi nasional. Jika rakyat adalah pemegang saham, maka mereka berhak mendapatkan dividen berupa kesejahteraan, akses pendidikan yang layak, serta layanan kesehatan yang mumpuni. Prabowo menekankan bahwa kekayaan yang melimpah di bumi nusantara harus dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi agar manfaatnya benar-benar sampai ke tangan masyarakat lapis bawah.

Baca Juga

Strategi Baru Ditjen Pajak 2025-2029: Dari PPN Jalan Tol Hingga Fluktuasi Harga Emas

Komitmen Terhadap Pasal 33 UUD 1945 dan Keadilan Sosial

Landasan hukum dari visi ini sangat jelas, yakni Pasal 33 UUD 1945. Presiden mengingatkan kembali bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam konteks ini, negara memiliki peran vital untuk memastikan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Kita ini negara kekeluargaan. Yang kaya harus menarik yang miskin agar naik kelas, dan yang kuat wajib membantu yang lemah,” ujar Prabowo Subianto. Ia mengecam keras adanya praktik kolusi antara pejabat dan pihak-pihak tertentu yang justru bertujuan menghilangkan hak rakyat atas kekayaan negara. Baginya, pemimpin dan pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak tersebut, bukan justru menjadi bagian dari masalah yang merugikan kepentingan publik.

Baca Juga

Harga Emas Pegadaian Hari Ini 24 Mei 2026: Antam dan UBS Kompak Melemah, Saatnya Borong?

Pejabat dan Aparat Adalah Pelayan, Bukan Penguasa

Satu poin menarik yang ditekankan oleh Presiden adalah mengenai posisi para pejabat, birokrat, hingga aparat keamanan. Ia menegaskan bahwa setiap individu yang menduduki jabatan publik, mulai dari tingkat rendah hingga tertinggi, adalah pelayan masyarakat. Mereka adalah penerima mandat yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mengelola urusan negara dengan sebaik-baiknya.

Narasi ini diperluas hingga ke sektor keamanan. Prabowo mengingatkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah anak-anak bangsa yang dipilih, dilatih, dan dibiayai sepenuhnya oleh rakyat. “Mereka diberi makan oleh rakyat, diberi sepatu oleh rakyat, bahkan pangkat yang mereka sandang adalah pemberian dari rakyat,” ungkapnya dengan nada emosional. Oleh karena itu, sudah sepatutnya loyalitas tertinggi para aparat diberikan kepada rakyat yang telah memberikan segalanya untuk mereka.

Baca Juga

Misi Ambisius OJK: Memacu Aset Asuransi dan Dana Pensiun Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Revolusi Suku Bunga: Memangkas Beban Rakyat Kecil

Sebagai langkah nyata dari visi ekonomi kekeluargaan tersebut, Presiden Prabowo juga menyinggung kebijakan strategis terkait akses keuangan bagi pelaku usaha mikro. Ia berkomitmen untuk segera menurunkan suku bunga kredit bagi rakyat hingga mencapai maksimal 5 persen per tahun. Kebijakan ini dianggap sebagai solusi jitu untuk menghapuskan praktik rentenir yang selama ini menjerat masyarakat kecil dengan bunga selangit.

Dalam perayaan Hari Buruh Internasional di Monas beberapa waktu lalu, ia mengungkapkan keprihatinannya melihat rakyat kecil harus menanggung beban bunga hingga 70 persen setahun. “Saya sudah perintahkan bank-bank milik negara untuk segera merealisasikan kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen. Kita tidak bisa membiarkan rakyat kita diperas oleh sistem keuangan yang tidak adil,” tegasnya. Langkah ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput dan menciptakan lapangan kerja baru.

Keadilan Bagi Pekerja Digital: Penataan Tarif Aplikasi Ojol

Selain sektor perbankan, perhatian Presiden juga tertuju pada ekosistem ekonomi digital, khususnya para pengemudi ojek online (ojol). Menyadari beban kerja yang berat dan risiko tinggi yang dihadapi para pengemudi di jalanan, Prabowo menyatakan ketidaksetujuannya terhadap potongan tarif aplikasi yang terlalu besar. Ia mendesak para aplikator untuk menurunkan biaya potongan tersebut di bawah 10 persen.

“Para pengemudi ojol bekerja keras mempertaruhkan nyawa setiap hari. Sangat tidak adil jika perusahaan aplikator mengambil potongan hingga 20 persen,” ujar Presiden dengan tegas. Ia bahkan memberikan peringatan keras kepada perusahaan yang tidak mau mengikuti aturan main di Indonesia. Menurutnya, kebijakan pemerintah ke depan akan lebih berpihak pada perlindungan tenaga kerja dan memastikan distribusi pendapatan yang lebih adil antara penyedia platform dan mitra pengemudi.

Membangun Optimisme Menuju Indonesia Emas

Keseluruhan rangkaian kebijakan dan visi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini memberikan sinyal kuat bahwa arah pembangunan Indonesia ke depan akan lebih berpusat pada rakyat (people-centered development). Dengan memposisikan rakyat sebagai pemegang saham utama kekayaan bangsa, diharapkan akan tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif untuk menjaga dan memajukan negeri ini secara bersama-sama.

Transformasi ekonomi menuju model kekeluargaan ini memang penuh tantangan, namun dengan komitmen kuat dari pucuk pimpinan negara, optimisme mulai bersemi. Masyarakat kini menanti realisasi dari janji-janji besar tersebut, mulai dari penurunan bunga kredit hingga penataan ekosistem digital yang lebih manusiawi. Semangat “Indonesia Incorporated” diharapkan bukan sekadar slogan, melainkan mesin penggerak utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Dengan keterbukaan akses terhadap informasi dan kebijakan yang transparan, rakyat kini diajak untuk tidak hanya menjadi penonton di pinggir lapangan, tetapi aktif berperan sebagai pemilik sah dari masa depan bangsa ini. Di bawah kepemimpinan yang mengedepankan asas kekeluargaan, harapan untuk melihat Indonesia yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyatnya kian terbuka lebar.