Hizbullah Tolak Mentah-Mentah Kesepakatan Lebanon-Israel: Naim Qassem Sebut Sebagai Bentuk Penyerahan Diri yang Memalukan

InfoNanti — Gejolak politik dan militer di kawasan Timur Tengah kembali mencapai titik didih baru setelah pemimpin tertinggi Hizbullah, Naim Qassem, melontarkan pernyataan keras terkait kesepakatan keamanan yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Dalam sebuah pidato yang sarat dengan nada perlawanan, Qassem secara tegas menolak perjanjian antara Lebanon dan Israel yang baru saja ditandatangani, menyebutnya bukan sebagai solusi perdamaian, melainkan sebuah bentuk penyerahan diri yang menghinakan martabat bangsa.

Hanya berselang sehari setelah dokumen kesepakatan itu resmi disepakati, suasana di Beirut justru kian mencekam. Qassem, yang kini memegang kendali penuh atas organisasi tersebut, menegaskan bahwa kesepakatan yang dicapai pada Jumat, 26 Juni 2026, dianggap “batal demi hukum” oleh pihaknya. Menurut laporan yang dihimpun oleh tim redaksi InfoNanti, Hizbullah menuding pemerintah Lebanon telah terjebak dalam permainan diplomasi Washington yang hanya menguntungkan pihak Tel Aviv sepihak.

Baca Juga

Kekejaman di Garis Depan: Lebanon Desak PBB Usut Tuntas Pembunuhan 28 Jurnalis oleh Pasukan Israel

Kritik Tajam Terhadap Kedaulatan yang Tergadai

Dalam pernyataannya yang disiarkan secara luas pada Sabtu waktu setempat, Naim Qassem menuduh pemerintah pusat di Beirut telah memberikan konsesi sepihak yang secara langsung melukai kedaulatan negara. Fokus utama keberatan Hizbullah terletak pada klausul yang mengaitkan penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon selatan dengan pelucutan senjata kelompok perlawanan tersebut.

Bagi Qassem, syarat pelucutan senjata adalah sebuah penghinaan terhadap sejarah panjang perlawanan Hizbullah dalam menjaga perbatasan Lebanon. Ia berargumen bahwa menyerahkan senjata saat pasukan pendudukan masih memiliki akses militer adalah tindakan bunuh diri kolektif. Menurutnya, syarat tersebut secara efektif melegitimasi kehadiran militer Israel di tanah Lebanon dan melanggar semua “garis merah” yang selama ini dijaga ketat oleh faksi-faksi pejuang di wilayah tersebut.

Baca Juga

Ekskalasi di Gaza: Hamas Kecam Keras Rencana Israel Perluas Dominasi Hingga 70 Persen Wilayah

“Kami tidak meninggalkan medan perang dalam keadaan yang paling sulit, dan kami tidak akan meninggalkannya sekarang hanya karena secarik kertas yang didiktekan oleh pihak luar,” tegas Qassem dengan nada berapi-api. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa milisi bersenjata tersebut tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur dari garis depan pertahanan mereka.

Detail Kesepakatan yang Menjadi Polemik

Kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat tersebut sebenarnya dirancang untuk mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari sebagian wilayah Lebanon selatan. Sebagai gantinya, tentara resmi Lebanon (LAF) akan dikerahkan untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, poin yang paling diperdebatkan dalam kesepakatan keamanan ini adalah izin bagi pasukan Israel untuk tetap berada sementara waktu di zona keamanan yang diperluas.

Baca Juga

Trump Perpanjang Gencatan Senjata dengan Iran: Diplomasi di Bawah Bayang-Bayang Blokade Militer AS

Keberadaan Israel di zona keamanan yang diperluas inilah yang dianggap Hizbullah sebagai bentuk pendudukan terselubung yang dilegalkan secara diplomatik. Sementara itu, di lapangan, kenyataan justru berbicara lain. Alih-alih mereda, serangan udara justru kembali mengguncang bumi Lebanon. Pada Sabtu, 27 Juni, sebuah drone Israel dilaporkan menghantam wilayah Nabatieh al-Fawqa.

Ironisnya, wilayah yang diserang tersebut berada sepenuhnya di luar zona keamanan yang ditunjukkan dalam peta resmi wilayah kontrol Israel. Kantor berita resmi Lebanon melaporkan kerusakan signifikan akibat serangan tersebut, yang semakin mempertegas ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas perjanjian yang baru saja ditandatangani. Militer Israel sendiri berdalih bahwa serangan itu ditujukan kepada individu yang dianggap mengancam pasukan mereka, meski tanpa disertai bukti yang solid.

Baca Juga

Malam Kelam di Paris: Saat Pesta Juara Liga Champions PSG Berubah Menjadi Gelombang Kericuhan Massal

Krisis Kemanusiaan dan Pengungsian Massal

Di balik perdebatan meja hijau dan baku tembak di perbatasan, warga sipil Lebanon menjadi pihak yang paling menderita. Konflik yang berlangsung paralel dengan ketegangan regional yang melibatkan Iran ini telah memaksa lebih dari satu juta warga Lebanon untuk mengungsi dari rumah-rumah mereka. Krisis kemanusiaan ini terus memburuk seiring dengan belum adanya kepastian kapan mereka bisa kembali ke tempat tinggal asalnya dengan aman.

Upaya untuk mengakhiri permusuhan sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai kanal. Hizbullah dan Iran sebelumnya menyatakan bahwa Washington sempat menjanjikan pengakhiran permusuhan total di Lebanon sebagai bagian dari nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani dua pekan sebelumnya. Namun, kesepakatan terbaru ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap komitmen awal tersebut.

Penolakan terhadap kesepakatan ini ternyata tidak hanya datang dari kubu Hizbullah saja. Gerakan Amal, yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri, juga menyuarakan kecaman serupa. Kelompok Syiah ini menilai perjanjian tersebut sangat tidak seimbang dan cenderung menjadi alat bagi Israel untuk mempertahankan cengkeraman militernya tanpa harus menanggung beban pendudukan penuh.

Perspektif dari Pihak Israel

Di sisi lain perbatasan, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, justru memuji habis-habisan perjanjian tersebut. Baginya, kesepakatan ini adalah kemenangan diplomatik yang signifikan karena memungkinkan Israel untuk tetap mempertahankan kehadiran militer di zona penyangga strategis. Lebih jauh lagi, kesepakatan tersebut juga melarang warga yang mengungsi untuk kembali ke wilayah-wilayah tertentu yang masih dianggap rawan oleh Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidato resminya bahkan memamerkan peta yang menunjukkan dua “zona percontohan” yang nantinya akan diserahkan kepada tentara Lebanon. Satu zona berada di luar wilayah pendudukan, sementara zona lainnya berada tepat di tepi wilayah pendudukan yang diperluas, sebuah langkah yang disebut oleh para kritikus sebagai strategi “pecah belah” wilayah kedaulatan Lebanon.

Situasi ini menciptakan kebuntuan yang sangat berbahaya. Hizbullah tetap pada pendiriannya bahwa nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat yang dicapai awal bulan ini, yang menjamin integritas teritorial Lebanon secara utuh, harus menjadi satu-satunya dasar penyelesaian konflik. Tanpa itu, setiap dokumen perdamaian hanyalah dianggap sebagai alat intervensi politik yang tidak akan pernah diterima di lapangan.

Masa Depan yang Penuh Ketidakpastian

Dengan penolakan keras dari Hizbullah dan tetap berlanjutnya operasi militer Israel, masa depan perdamaian di Lebanon selatan tampak kian suram. Dunia internasional kini menanti apakah pemerintah Lebanon akan mampu merangkul faksi-faksi internalnya untuk menerima kesepakatan ini, atau justru Lebanon akan kembali terjerembab ke dalam perang berkepanjangan yang menghancurkan.

Hizbullah telah menegaskan bahwa mereka tidak akan meletakkan senjata selama ancaman Israel masih membayangi kedaulatan mereka. Di tengah pusaran kepentingan global dan regional ini, rakyat Lebanon hanya bisa berharap agar diplomasi yang tulus segera terwujud, bukan sekadar kesepakatan di atas kertas yang justru memicu ledakan konflik yang lebih besar di kemudian hari.