Ekskalasi di Gaza: Hamas Kecam Keras Rencana Israel Perluas Dominasi Hingga 70 Persen Wilayah

InfoNanti — Dinamika di tanah Palestina kembali memanas seiring dengan mencuatnya ambisi teritorial baru yang dilontarkan oleh pihak Tel Aviv. Dalam sebuah pernyataan resmi yang penuh dengan nada peringatan, Hamas secara terbuka mendesak Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk menanggalkan sikap pasifnya dan segera mengambil tindakan tegas terhadap rencana Israel yang berniat memperluas kendali militernya atas Jalur Gaza. Langkah ini dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi kedaulatan wilayah yang tersisa di kawasan tersebut.

Ketegangan ini bermula dari indikasi kuat bahwa militer Israel tidak hanya ingin mempertahankan posisi saat ini, tetapi juga sedang merancang strategi untuk menguasai sebagian besar wilayah kantong tersebut. Hamas menilai bahwa diamnya badan internasional di tengah meningkatnya tekanan militer dan manuver politik Israel merupakan bentuk pembiaran yang berbahaya bagi stabilitas konflik Gaza yang sudah berlangsung sangat lama.

Baca Juga

Rahasia di Balik Ruang Perawatan: Perjuangan Diam-diam Benjamin Netanyahu Melawan Kanker Prostat di Tengah Gejolak Perang

Kritik Pedas Hamas Terhadap Kebungkaman Dewan Perdamaian

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, memberikan pernyataan tajam pada Jumat (29/5/2026) yang menyoroti apa yang ia sebut sebagai “kebungkaman yang meresahkan” dari pihak Dewan Perdamaian. Secara khusus, Qassem mengarahkan kritiknya kepada Nickolay Mladenov, perwakilan khusus untuk Gaza, yang dianggap tidak responsif terhadap laporan mengenai rencana Israel untuk mencaplok hingga 70 persen wilayah Jalur Gaza.

Menurut perspektif Hamas, langkah ekspansi Israel ini bukan sekadar manuver militer biasa, melainkan pelanggaran terang-terangan terhadap kerangka kerja gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya. Qassem menegaskan bahwa berbagai kesepahaman internasional yang selama ini diupayakan untuk menjaga Gaza dari kehancuran total kini berada di ujung tanduk akibat kebijakan unilateral Israel yang tidak mendapat perlawanan diplomatik berarti.

Baca Juga

Ketegangan Memuncak! Iran Tantang Balik Ancaman Blokade Selat Hormuz oleh Donald Trump

Ia juga mempertanyakan kredibilitas komunitas internasional yang seolah menutup mata terhadap kebijakan ekspansionis dan rencana penggusuran paksa warga Palestina. Kegagalan untuk mengecam tindakan ini, menurut Qassem, menimbulkan keraguan besar mengenai komitmen negara-negara sponsor perdamaian dalam meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakan-tindakannya di lapangan.

Ambisi Benjamin Netanyahu dan Target 70 Persen

Desakan keras dari Hamas ini tidak muncul tanpa alasan. Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka mengakui bahwa pasukannya saat ini telah mengamankan kendali atas sekitar 60 persen wilayah Gaza. Namun, yang lebih mengejutkan adalah isyarat Netanyahu mengenai target perluasan kontrol hingga mencapai angka 70 persen dalam waktu dekat.

Pernyataan ini seolah mengonfirmasi kekhawatiran banyak pihak bahwa operasi militer yang dilakukan bukan hanya bertujuan untuk keamanan, tetapi juga penguasaan teritorial yang permanen. Dengan menguasai 70 persen wilayah, Gaza akan semakin terfragmentasi, menyisakan ruang gerak yang sangat sempit bagi jutaan warga Palestina yang terjebak di dalamnya.

Baca Juga

Trump Perkuat Poros Warsawa: Ambisi Kirim 5.000 Tentara Tambahan ke Polandia di Tengah Dinamika NATO

Qassem menyerukan agar negara-negara anggota Dewan Perdamaian berani menyampaikan sikap secara terbuka dan tidak lagi bersembunyi di balik retorika diplomatik yang normatif. Hamas menuntut langkah konkret untuk menekan Tel Aviv agar segera menghentikan kebijakan agresifnya sebelum situasi berubah menjadi bencana yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Rekam Jejak Pendudukan: Dari 53 Persen ke Ambisi Baru

Jika menilik ke belakang, perluasan kontrol ini telah direncanakan secara sistematis. Pada Oktober tahun lalu, militer Israel menyatakan telah menguasai sekitar 53 persen wilayah Gaza. Langkah ini awalnya disebut sebagai bagian dari penempatan ulang pasukan ke area yang dikenal dengan istilah “Garis Kuning”.

Strategi “Garis Kuning” ini diklaim sebagai tahap awal dari rencana perdamaian yang pernah diusulkan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump. Dalam dokumen tersebut, seharusnya terdapat fase penarikan pasukan secara bertahap. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan arah yang sebaliknya. Alih-alih mundur, kekuatan militer Israel justru semakin memperkokoh posisinya di wilayah-wilayah strategis.

Baca Juga

Paus Leo XIV Jawab Kritik Tajam Donald Trump: Misi Damai Vatikan Berpijak pada Injil, Bukan Politik

Pada 17 Februari, Menteri Pertahanan Israel, Katz, sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa Israel tidak akan pernah mundur dari garis tersebut sebelum Hamas benar-benar dilucuti senjatanya. Pernyataan ini dipandang sebagai syarat yang mustahil dipenuhi dalam waktu dekat, yang secara efektif berarti pendudukan permanen atas wilayah tersebut akan terus berlanjut.

Keterlibatan Internasional dan Struktur Pemerintahan Transisi

Di sisi lain, Gedung Putih pada awal tahun ini telah mengumumkan pembentukan struktur pemerintahan transisi untuk Gaza. Struktur ini dirancang untuk mencakup beberapa elemen kunci, termasuk Dewan Perdamaian, Komite Nasional Administrasi Gaza, dan Pasukan Stabilisasi Internasional. Rencana ambisius ini merupakan bagian dari fase kedua dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.

Inisiatif ini diklaim telah mendapatkan dukungan melalui resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada November 2025. Namun, bagi warga di Gaza, rencana-rencana di atas kertas ini terasa sangat jauh dari kenyataan pahit yang mereka hadapi setiap hari. Kehadiran struktur transisi ini justru dicurigai oleh pihak Palestina sebagai cara untuk melegitimasi kontrol jangka panjang pihak asing dan Israel atas tanah mereka.

Tragedi Kemanusiaan yang Terus Menelan Korban

Di balik perdebatan politik dan strategi militer, terdapat harga kemanusiaan yang sangat mahal. Berdasarkan data dari Kantor Media Gaza, serangan-serangan yang dilancarkan Israel sejak diberlakukannya gencatan senjata pada Oktober lalu telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa. Tercatat sedikitnya 922 warga Palestina tewas dan 2.786 lainnya menderita luka-luka dalam kurun waktu yang relatif singkat.

Jika ditarik lebih jauh sejak awal meletusnya perang pada Oktober 2023, angka-angkanya jauh lebih mengerikan. Otoritas Palestina melaporkan bahwa lebih dari 72.000 warga Palestina telah kehilangan nyawa, sementara lebih dari 172.000 orang lainnya mengalami luka-luka. Tragisnya, mayoritas dari korban tersebut adalah kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak.

Kondisi ini menciptakan krisis kemanusiaan yang akut. Infrastruktur sipil hancur, sistem kesehatan lumpuh, dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih dan makanan kian sulit didapat. Setiap inci wilayah yang dikuasai secara militer sering kali berarti hilangnya akses warga sipil terhadap sumber daya dan tempat tinggal mereka.

Masa Depan Gaza yang Berada di Persimpangan Jalan

Saat ini, dunia sedang menyaksikan Gaza berada di titik nadir. Rencana Israel untuk menguasai 70 persen wilayah tersebut bukan hanya sekadar angka statistik, melainkan simbol dari hilangnya harapan akan solusi dua negara yang adil. Hamas, melalui desakannya kepada BoP, mencoba menarik perhatian dunia bahwa waktu hampir habis untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari Gaza.

Ke depannya, tekanan diplomatik dari komunitas internasional akan menjadi kunci. Tanpa adanya tindakan nyata untuk menahan laju ekspansi ini, Jalur Gaza berisiko menjadi wilayah yang sepenuhnya terisolasi dan berada di bawah kontrol militer total, yang hanya akan memicu siklus kekerasan baru di masa yang akan datang. Dunia kini menunggu, apakah Dewan Perdamaian akan menjawab panggilan tersebut atau tetap memilih untuk bungkam seribu bahasa.