Prabowo Ingatkan Sejarah Kelam Bea Cukai: Dari Skandal Under-Invoicing hingga Memori Outsourcing ke Swasta

InfoNanti — Dalam sebuah pidato yang sarat akan refleksi dan ketegasan, Presiden Prabowo Subianto kembali membuka tabir lama mengenai tantangan besar yang dihadapi oleh institusi keuangan negara. Di hadapan para anggota dewan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Prabowo melontarkan sebuah narasi yang menghentak mengenai kondisi Bea Cukai yang pernah berada di titik nadir pada masa Orde Baru. Pernyataan ini bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan sebuah peringatan keras tentang betapa krusialnya integritas dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional.

Kebocoran yang Terstruktur: Membongkar Modus Under-Invoicing

Fokus utama yang disoroti oleh Presiden dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 adalah fenomena under-invoicing. Prabowo secara gamblang mendefinisikan praktik ini sebagai bentuk penipuan atau fraud yang telah mendarah daging dalam sistem perdagangan internasional kita. Under-invoicing terjadi ketika nilai transaksi yang dilaporkan jauh lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Baca Juga

Heboh Kabar Pulau Umang Dijual Rp 65 Miliar, KKP Gerak Cepat Segel Resor Mewah di Pandeglang

“Apa yang terjadi selama ini adalah under-invoicing. Ini sebenarnya adalah penipuan di atas kertas. Mereka menjual barang, tetapi nilai yang dilaporkan bukan nilai yang sebenarnya,” tegas Prabowo dengan nada bicara yang menunjukkan keresahan mendalam atas hilangnya potensi pendapatan negara. Praktik ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan sebuah strategi licik untuk menghindari kewajiban pajak dan bea keluar yang seharusnya masuk ke kas negara.

Manipulasi Melalui Perusahaan Cangkang di Luar Negeri

Lebih jauh lagi, Presiden Prabowo memaparkan bagaimana para pelaku kecurangan ini menjalankan operasinya secara sistematis. Salah satu cara yang paling sering digunakan adalah dengan mendirikan perusahaan di luar negeri yang berfungsi sebagai perantara. Perusahaan-perusahaan ini kemudian mencatat nilai transaksi yang jauh di bawah harga pasar riil. Dengan demikian, selisih keuntungan yang besar tetap terparkir di luar negeri tanpa tersentuh oleh instrumen pajak domestik.

Baca Juga

Perjalanan Terakhir Haerul Saleh: Isak Tangis dan Penghormatan Iringi Kepulangan Anggota BPK ke Kolaka

Prabowo merujuk pada data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat argumennya. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas yang mencolok antara apa yang dilaporkan oleh Indonesia sebagai negara pengekspor dengan apa yang dicatat oleh negara penerima sebagai komoditas impor. “Banyak dari mereka membentuk perusahaan di luar negeri, lalu menjual barang di sana dengan harga yang sangat rendah dibanding harga pasar. Ini adalah fakta yang tercatat secara internasional,” tambahnya.

Tragedi Komoditas: Batu Bara dan Kelapa Sawit yang ‘Menyusut’ di Kertas

Dalam narasinya, Presiden memberikan analogi yang sangat mudah dipahami namun menyakitkan bagi keadilan ekonomi. Beliau mencontohkan sektor ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara dan kelapa sawit yang sering kali menjadi korban manipulasi data. Pengawasan yang lemah di titik-titik keberangkatan sering kali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Baca Juga

Krisis Energi di Sumatera: PLN Berjibaku Atasi Pemadaman Massal di Tengah Gejolak Pasar Emas Global

• Manipulasi Volume: Pengiriman 10.000 ton batu bara namun hanya dilaporkan sebesar 5.000 ton dalam dokumen resmi.
• Pencatatan Ganda: Perbedaan data yang ekstrem antara pelabuhan keberangkatan di Indonesia dengan pelabuhan tujuan di mancanegara.
• Penyelundupan Fisik: Selain manipulasi kertas, praktik penyelundupan langsung melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau ‘jalur tikus’ masih menjadi tantangan nyata.

Prabowo menekankan bahwa di negara tujuan, pencatatan dilakukan dengan sangat ketat sehingga kecurangan ini akan selalu terdeteksi jika kita berani membandingkan data. Masalahnya, selama bertahun-tahun, kita seolah menutup mata terhadap kebocoran yang terjadi tepat di depan hidung kita sendiri.

Memori Pahit Orde Baru: Saat Negara Menyerah pada Swasta

Mungkin bagian paling mengejutkan dari pidato tersebut adalah ketika Prabowo mengungkit kembali kebijakan drastis yang pernah diambil pada era Orde Baru. Beliau mengingatkan bahwa karena performa institusi Bea Cukai yang dianggap sudah sangat kronis dan penuh dengan penyimpangan, pemerintah kala itu sempat mengambil langkah radikal: melakukan outsourcing pengelolaan layanan Bea Cukai kepada pihak swasta asing.

Baca Juga

Jalur Rel Terkikis, Layanan KA Siliwangi Dihentikan Sementara demi Keselamatan Penumpang

“Saya masih ingat betul, saking parahnya kondisi saat itu, kita terpaksa ‘menutup’ fungsi Bea Cukai dan menyerahkannya kepada swasta. Dan yang menyedihkan sekaligus ironis adalah, setelah diserahkan ke swasta, penghasilan negara justru naik drastis. Tidakkah itu menyedihkan?” kenang Prabowo. Beliau merujuk pada periode di mana perusahaan surveyor asal Swiss, SGS, mengambil alih peran pemeriksaan barang ekspor-impor Indonesia demi menekan laju korupsi dan kebocoran.

Pernyataan ini bukan dimaksudkan untuk merendahkan institusi saat ini, melainkan sebagai cermin besar. Prabowo ingin menekankan bahwa jika kita tidak segera berbenah, sejarah kelam tersebut bisa saja menjadi pembenaran bagi ketidakpercayaan publik di masa depan. Beliau mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani menatap realita, seburuk apa pun itu.

Urgensi Reformasi Institusi dan Integritas Nasional

Presiden Prabowo menegaskan bahwa agenda perbaikan institusi pemerintah adalah harga mati. Beliau menyerukan semangat kejujuran dalam mengelola kekayaan negara. “Kita harus berani mengatakan yang merah itu merah, yang putih itu putih. Jangan ada lagi area abu-abu yang dimanfaatkan untuk merampok kekayaan rakyat,” tegasnya di hadapan para wakil rakyat.

Perbaikan yang dimaksud bukan hanya sekadar digitalisasi sistem, tetapi juga revolusi mental bagi para petugas di lapangan. Tantangan ekonomi menuju tahun 2027 sangatlah berat, dan kebocoran negara sekecil apa pun akan sangat menghambat pencapaian target pembangunan nasional. Prabowo memandang bahwa kesejahteraan rakyat hanya bisa dicapai jika setiap rupiah dari hasil bumi Indonesia benar-benar masuk ke kas negara tanpa dikorupsi di tengah jalan.

Menuju RAPBN 2027: Sebuah Komitmen Transparansi

Menutup pemaparannya, Presiden menekankan bahwa perjuangan ini adalah milik bersama. Beliau tidak bermaksud menjatuhkan mental para pegawai pemerintah, namun justru ingin memacu semangat mereka untuk menjadi benteng pertahanan ekonomi yang tangguh. Dengan RAPBN 2027 yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi, efisiensi di sektor penerimaan negara menjadi kunci utama.

“Sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri sendiri dan kepada rakyat. Kita memiliki kekayaan yang luar biasa, namun tanpa pengawasan yang jujur dan institusi yang kuat, kekayaan itu hanya akan dinikmati oleh segelintir orang lewat cara-cara yang curang,” pungkas Prabowo. Pesan ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinannya, pengetatan pengawasan di sektor ekspor-impor dan reformasi birokrasi akan menjadi prioritas utama guna memastikan tidak ada lagi ‘penipuan di atas kertas’ yang merugikan bangsa.