Terobosan Baru! Aturan SLIK OJK Dilonggarkan, Harapan Baru Rakyat Kecil Miliki Rumah Subsidi

InfoNanti — Perjalanan panjang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyisir berbagai pelosok tanah air dari ujung Sumatera hingga pegunungan Papua akhirnya membuahkan hasil nyata bagi masyarakat kecil. Dalam kunjungannya ke berbagai daerah, pria yang akrab disapa Ara ini menemukan sebuah tembok besar yang menghalangi mimpi rakyat memiliki hunian layak: catatan merah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Masalah ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan hambatan akses bagi para pejuang ekonomi lemah seperti asisten rumah tangga, petani, nelayan, hingga tukang becak. Mereka kerap gagal mendapatkan rumah subsidi hanya karena tunggakan kecil yang tercatat secara permanen dalam sistem penilaian kredit.

Baca Juga

Skandal Evergrande Memasuki Babak Baru: Hui Ka Yan Mengaku Bersalah di Tengah Prahara Properti China

Negosiasi Alot Demi Nasib Rakyat Kecil

Menyadari urgensi tersebut, Menteri Ara tidak tinggal diam. Ia mengungkapkan telah melakukan koordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga enam kali pertemuan untuk memperjuangkan nasib calon debitur berpenghasilan rendah. Upaya ini dilakukan demi memastikan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo tidak terganjal urusan birokrasi perbankan.

“Ini adalah soal kesempatan. Kita bicara tentang bagaimana masyarakat kecil bisa punya rumah tanpa dihantui catatan kredit masa lalu yang nilainya mungkin sangat kecil,” tegas Ara di Jakarta, Selasa (13/4/2026). Ia menekankan bahwa skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seharusnya menjadi jembatan, bukan penghalang bagi warga berpenghasilan rendah.

Baca Juga

Update Harga Emas 24 Karat 18 April 2026: Antam Meroket Tajam, Pegadaian Justru Melandai

Kebijakan Baru OJK: Batas Rp1 Juta dan Pembaruan Kilat

Gayung bersambut, OJK merespons keluhan tersebut dengan kebijakan revolusioner. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengonfirmasi bahwa mulai saat ini, tunggakan di bawah Rp1 juta tidak akan lagi menjadi penghambat utama dalam laporan SLIK. Data yang ditampilkan dalam print-out resmi nantinya hanya akan mencakup pinjaman dengan nilai di atas satu juta rupiah.

Selain itu, OJK juga memangkas waktu pembaruan data pelunasan. Jika sebelumnya masyarakat harus menunggu hingga satu bulan lebih agar nama mereka bersih dari daftar hitam, kini status pelunasan akan diperbarui secara otomatis maksimal dalam waktu tiga hari kerja (H+3). Langkah ini diharapkan mempercepat proses pengajuan KPR subsidi bagi masyarakat yang sudah menyelesaikan kewajibannya.

Baca Juga

Bea Cukai Soetta Bongkar Modus Penyelundupan Emas Unik hingga Gejolak Rupiah: Laporan Khusus InfoNanti

Sinergi Satgas dan Implementasi Sistem

Tidak hanya perubahan aturan, sebuah satuan tugas (satgas) khusus akan segera dibentuk melalui kolaborasi antara Kementerian PKP dan OJK. Satgas ini akan melibatkan lembaga pengelola Tapera hingga asosiasi pengembang untuk memastikan setiap hambatan di lapangan bisa segera dicarikan solusinya secara teknis.

Friderica menambahkan bahwa OJK saat ini tengah melakukan penyesuaian sistem informasi agar kebijakan ini bisa terintegrasi sepenuhnya dengan industri jasa keuangan. Targetnya, seluruh sistem baru ini akan rampung dan diimplementasikan secara penuh paling lambat pada akhir Juni 2026 mendatang.

Dengan adanya pelonggaran aturan SLIK OJK ini, pemerintah optimistis target pembangunan jutaan rumah untuk rakyat bukan lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Baca Juga

Geliat Ekonomi Biru: Realisasi Kredit Kelautan dan Perikanan Capai Rp 2,23 Triliun, Fokus Kini Bergeser ke Hilirisasi