Ekspansi Senyap Israel: Persetujuan Rahasia 34 Permukiman Baru di Tepi Barat Picu Kecaman Global

InfoNanti — Di balik tirai diplomasi formal, sebuah manuver politik yang terencana secara rahasia kini mencuat ke permukaan, memicu gelombang kemarahan dari komunitas internasional. Pemerintah Israel dilaporkan telah memberikan lampu hijau bagi pembangunan 34 unit permukiman baru bagi warga Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat, sebuah langkah yang dinilai banyak pihak sebagai upaya untuk mempermanenkan kendali di atas tanah Palestina.

Langkah kontroversial ini pertama kali terendus oleh kelompok pengawas hak asasi manusia Israel, Peace Now, pada awal April 2026. Dalam laporannya, organisasi tersebut menyingkap bahwa persetujuan ini dilakukan tanpa publikasi resmi, seolah menghindari pantauan mata dunia. Namun, rahasia tersebut tidak bertahan lama setelah sejumlah media lokal di Tel Aviv mulai mengonfirmasi rincian ekspansi wilayah yang masif ini.

Baca Juga

Drama Firdos Square: Mengenang Runtuhnya Patung Saddam Hussein dan Akhir Sebuah Era di Irak

Reaksi Keras dari Dunia Islam dan Internasional

Menanggapi laporan tersebut, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera melayangkan kutukan keras. Melalui Sekretariat Jenderalnya, OKI menegaskan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, sama sekali tidak memiliki kedaulatan hukum atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Segala bentuk perubahan geografis maupun demografis yang dipaksakan di wilayah tersebut dianggap batal demi hukum internasional.

“Ini adalah upaya sistematis untuk merusak solusi dua negara yang selama ini diperjuangkan,” tegas perwakilan OKI. Data menunjukkan bahwa sejak pemerintahan sayap kanan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkuasa pada 2022, total sudah ada 68 unit permukiman yang mendapatkan persetujuan serupa.

Kritik pedas juga datang dari Turki dan Uni Eropa. Ankara menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap resolusi PBB, sementara Uni Eropa, melalui juru bicara Anouar el Anouni, merujuk pada pendapat hukum International Court of Justice (ICJ) yang menyatakan bahwa pendudukan tersebut bersifat ilegal. Uni Eropa mendesak agar Tel Aviv segera membatalkan keputusan tersebut guna melindungi warga sipil di Tepi Barat.

Baca Juga

Sony ‘Ace’: Era Baru Robotika di Mana Mesin Mengalahkan Atlet Tenis Meja Profesional

Peringatan dari Internal Militer Israel

Menariknya, penolakan tidak hanya datang dari luar. Di dalam internal pemerintahan Israel sendiri, riak kekhawatiran mulai muncul. Berdasarkan laporan situs berita Ynet, Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Eyal Zamir, sempat memberikan peringatan keras dalam rapat kabinet keamanan. Zamir menggarisbawahi bahwa melegalkan puluhan pos permukiman baru hanya akan membebani personil militer secara berlebihan.

Ketika sebuah pos liar diubah statusnya menjadi permukiman resmi, IDF secara otomatis memikul tanggung jawab operasional untuk melindungi wilayah tersebut. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu kelelahan personil di tengah beban tugas yang sudah sangat berat. Lokasi-lokasi yang disetujui pun tergolong berisiko tinggi, mencakup wilayah di bagian utara yang padat penduduk Palestina serta daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau logistik militer.

Baca Juga

Diplomasi Literasi: Indonesia Terpilih Jadi Tamu Kehormatan Pameran Buku Internasional Tunisia 2026

Statistik Pendudukan yang Terus Meningkat

Dari total 34 lokasi yang direncanakan, 10 di antaranya merupakan pos-pos lama yang sebelumnya dianggap ilegal bahkan oleh hukum Israel sendiri, namun kini akan dilegalkan secara surut. Sementara 24 lokasi lainnya benar-benar merupakan titik pembangunan baru yang belum tersentuh konstruksi.

Sejak tahun 1967, peta demografis di wilayah ini terus berubah. Saat ini, diperkirakan lebih dari 500.000 warga Israel mendiami permukiman di Tepi Barat, hidup berdampingan dengan sekitar tiga juta warga Palestina dalam ketegangan yang konstan. Kelompok hak asasi manusia mencatat adanya percepatan penyitaan lahan yang signifikan sejak eskalasi konflik Gaza pada Oktober 2023, yang kian memperumit jalan menuju perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga

Menaklukkan Lingpaishi: Rahasia di Balik 18 Tikungan Maut di Jalur Paling Ekstrem Tiongkok