Senjata Baru Junta Myanmar: Blokade Pembalut dan Ancaman Kesehatan Perempuan di Garis Depan

InfoNanti — Di tengah gejolak perang saudara yang tak kunjung reda, rezim militer Myanmar dilaporkan kembali mengambil langkah kontroversial yang memicu kecaman internasional. Alih-alih meredam konflik senjata, junta militer kini menyasar kebutuhan paling mendasar perempuan dengan memperluas larangan distribusi produk sanitasi menstruasi di berbagai wilayah konflik.

Dalih Militer: Pembalut Sebagai Alat Medis Perlawanan

Langkah ekstrem ini didasari oleh klaim sepihak dari pihak militer. Menurut laporan para aktivis lokal, junta mencurigai bahwa produk menstruasi seperti pembalut dialihfungsikan oleh pasukan perlawanan (People’s Defence Force) untuk menangani luka di medan perang atau sebagai pelapis alas kaki guna menyerap keringat dan darah.

Thinzar Shunlei Yi, Direktur Sisters2Sisters—kelompok advokasi hak perempuan—menyebutkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar desas-desus. Sejak Agustus lalu, blokade ketat telah diberlakukan di jalur-jalur strategis, termasuk jembatan yang menghubungkan Sagaing dengan Mandalay. “Militer secara aktif mencegah pengiriman pembalut ke wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi,” ungkapnya dalam sebuah laporan naratif yang dihimpun tim kami.

Baca Juga

Viral Aksi Nekat 6 Bocah di Bengaluru: Tantang Maut di Atas Satu Skuter dan Pelajaran Mahal Bagi Orang Tua

Strategi ‘Four Cuts’ dan Penindasan Gender

Kebijakan ini disinyalir merupakan bagian dari strategi pelanggaran hak asasi manusia yang dikenal dengan istilah “Four Cuts”. Tujuannya jelas: memutus akses pasokan pangan, dana, informasi, dan rekrutmen bagi kelompok pemberontak. Namun, dalam prakteknya, warga sipil—terutama perempuan—menjadi korban yang paling menderita.

Meredith Bunn, pendiri organisasi bantuan medis Skills for Humanity (SFH), menepis keras klaim militer bahwa pembalut efektif untuk luka tembak. Menurutnya, pembalut tidak dirancang untuk menangani luka trauma berat karena tidak cukup menyerap darah arterial dan sulit menjaga area luka tetap steril. Ia menyebut langkah ini sebagai tindakan dari figur militer yang “misoginis dan tidak berpendidikan.”

Baca Juga

Diplomasi Memanas: Mengapa Italia Desak Uni Eropa Sanksi Menteri Israel Itamar Ben-Gvir?

Dampak Mengerikan: Dari Pasar Gelap hingga Risiko Infeksi

Hilangnya akses terhadap produk sanitasi yang layak memaksa jutaan perempuan di Myanmar kembali ke masa kelam. Banyak dari mereka kini terpaksa menggunakan kain bekas, daun, bahkan koran sebagai alternatif. Dampaknya sangat nyata: lonjakan kasus kesehatan reproduksi seperti infeksi saluran kemih (ISK) dan penyakit menular lainnya.

Di sisi lain, bagi mereka yang berupaya mencari solusi, pasar gelap menjadi satu-satunya pilihan dengan harga yang mencekik leher. Harga satu bungkus pembalut melonjak drastis dari 3.000 kyat menjadi 9.000 kyat. Angka ini terasa mustahil bagi warga setempat, mengingat upah minimum harian di Myanmar hanya berkisar di angka 7.800 kyat.

Baca Juga

Trump Siap Sita Cadangan Nuklir Iran: Babak Baru Ketegangan di Selat Hormuz dan Masa Depan Geopolitik Global

Upaya Perlawanan dan Seruan Internasional

Kondisi ini semakin diperparah dengan runtuhnya sistem kesehatan nasional pasca-kudeta 2021. Lebih dari 3,5 juta orang kini hidup di pengungsian dengan akses air bersih yang sangat terbatas. Meski organisasi kemanusiaan berupaya mendistribusikan pembalut kain yang dapat digunakan kembali, tanpa air bersih untuk mencucinya, solusi ini justru berisiko memicu masalah kesehatan baru.

Hingga saat ini, para aktivis terus mendesak PBB untuk memberikan sanksi lebih berat terkait diskriminasi gender dan blokade bantuan kemanusiaan ini. Bagi banyak pihak, tindakan junta militer Myanmar bukan lagi sekadar strategi perang, melainkan bentuk kekerasan berbasis gender yang sistematis untuk melumpuhkan semangat perlawanan rakyat melalui penderitaan fisik dan psikologis kaum perempuan.

Baca Juga

Akal-Akalan Pengemudi Tesla di China: Gunakan Kepala Boneka Demi Kelabuhi Sistem FSD