Revolusi Digital Perpajakan: Sistem Coretax Kini Terhubung Langsung dengan PLN, Perbankan, hingga OJK

InfoNanti — Era baru transparansi fiskal di Indonesia telah tiba. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini tengah mematangkan langkah besar melalui implementasi Coretax System, sebuah platform terintegrasi yang diproyeksikan menjadi tulang punggung utama dalam reformasi perpajakan nasional. Tidak lagi bekerja secara silo, sistem mutakhir ini dirancang untuk mampu ‘berbicara’ dengan berbagai basis data kementerian, lembaga, hingga sektor swasta secara real-time.

Sistem yang dijadwalkan beroperasi penuh pada tahun 2025 ini tidak hanya menjadi alat administratif, melainkan sebuah ekosistem digital yang menghubungkan DJP dengan institusi krusial seperti perbankan, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi di tanah air dapat terpantau dengan lebih akurat dan adil.

Baca Juga

Ekonomi Indonesia di Persimpangan: IMF Revisi Proyeksi Pertumbuhan 2026 di Tengah Tensi Global

Coretax Sebagai Mesin Utama Transformasi Ekonomi

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dalam keterangannya menekankan bahwa Coretax bukan sekadar pembaruan perangkat lunak biasa. Ia menyebut platform ini sebagai enabler atau mesin penggerak utama dari seluruh rangkaian proses reformasi administrasi perpajakan yang telah dirintis sejak tahun 2018. Transformasi ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat dinamika ekonomi digital yang semakin kompleks dan jumlah wajib pajak yang terus bertumbuh pesat.

“Coretax dirancang untuk menjadi sistem yang sangat terintegrasi. Tujuannya adalah menghubungkan layanan perpajakan, pengolahan data besar (big data), hingga manajemen kepatuhan dalam satu platform tunggal yang intuitif,” jelas Bimo. Dengan kemampuan ini, DJP optimis dapat menangkap berbagai celah aktivitas ekonomi yang selama ini sulit terpantau secara konvensional, terutama transaksi yang terjadi di ruang digital yang sangat cair.

Baca Juga

Harga Emas Pegadaian Hari Ini: Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Melemah, Simak Rincian Terbarunya

Sinergi Lintas Sektoral: Menghubungkan Titik-Titik Data

Salah satu keunggulan utama Coretax adalah prinsip interoperabilitas. Artinya, sistem ini memiliki kemampuan untuk saling bertukar data dengan sistem lain tanpa hambatan teknis yang berarti. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, Coretax sudah terhubung erat dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Indonesia National Single Window (INSW), sistem lelang, hingga sistem perbendaharaan negara.

Namun, kekuatan sesungguhnya terletak pada keterhubungannya dengan pihak eksternal. Sinergi ini mencakup integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha, sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk legalitas korporasi, serta koordinasi intensif dengan OJK untuk memantau arus keuangan di sektor perbankan dan pasar modal. Melalui integrasi ini, profil seorang wajib pajak dapat divalidasi secara silang dari berbagai sudut pandang data.

Baca Juga

Visi Besar Mentan Amran: Kucurkan Rp 9,95 Triliun Demi Benih Gratis dan Peta Jalan Baru Ekonomi Global

Mendeteksi Kewajaran Lewat Konsumsi Listrik

Salah satu inovasi menarik dalam pengawasan kepatuhan melalui Coretax adalah penggunaan data konsumsi energi sebagai parameter ekonomi. DJP kini menggandeng PLN untuk mengakses data penggunaan listrik masyarakat. Logikanya sederhana namun efektif: pola konsumsi listrik seringkali mencerminkan gaya hidup dan kemampuan ekonomi seseorang yang sebenarnya.

Bimo memberikan ilustrasi yang cukup provokatif mengenai hal ini. “Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki rumah dengan daya listrik 10.000 watt atau lebih, namun dalam laporan pajaknya hanya membayar satu juta rupiah per tahun? Data konsumsi listrik ini menjadi benchmark atau tolak ukur kewajaran bagi kami,” ungkapnya. Jika ditemukan ketimpangan yang signifikan antara profil konsumsi dan laporan pajak, maka sistem akan memberikan sinyal untuk dilakukan analisis atau klarifikasi lebih lanjut.

Baca Juga

Rupiah Terhimpit di Ambang Rp 18.000: Menakar Langkah Taktis Bank Indonesia Mengawal Stabilitas Nasional

Integrasi NIK-NPWP: Satu Identitas untuk Transparansi Total

Pilar penting lainnya dalam Coretax adalah sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui kerja sama dengan Dukcapil, proses validasi identitas kini dilakukan secara online dan seketika. Hal ini memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan menutup peluang adanya identitas ganda yang sering disalahgunakan untuk menghindari kewajiban pajak.

Dengan integrasi ini, setiap individu secara otomatis memiliki profil perpajakan yang melekat pada identitas kependudukannya. Ini adalah langkah besar menuju sistem perpajakan yang lebih inklusif dan efisien, di mana kepatuhan tidak lagi dianggap sebagai beban yang rumit, melainkan bagian dari kewarganegaraan yang terdigitalisasi dengan baik. Bagi masyarakat, hal ini berarti kemudahan dalam mengakses layanan publik tanpa harus berulang kali menginput data yang sama.

Meningkatkan Kepatuhan Melalui Teknologi Big Data

Implementasi Coretax juga membawa DJP ke level yang lebih tinggi dalam pemanfaatan teknologi Big Data Analytics. Dengan jutaan data yang masuk dari berbagai lembaga, sistem dapat melakukan pemetaan risiko secara otomatis. Kepatuhan pajak kini tidak lagi hanya bergantung pada pemeriksaan manual oleh petugas, tetapi didorong oleh kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi anomali secara cepat.

Sistem ini diharapkan dapat menciptakan level bermain yang setara (level playing field) bagi seluruh pelaku usaha. Pengusaha yang jujur tidak akan merasa dirugikan oleh pesaing yang mencoba berbuat curang, karena pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data yang objektif. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Harapan Besar Bagi Masa Depan Fiskal Indonesia

Keberhasilan Coretax tentu tidak bisa dicapai oleh DJP sendirian. Sinergi dengan kementerian, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga menjadi kunci utama. Pembangunan ekosistem pajak digital nasional ini merupakan investasi jangka panjang untuk kemandirian bangsa. Dengan basis data yang kuat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Sebagai penutup, Bimo menegaskan bahwa reformasi ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern. Coretax bukan hanya soal mengumpulkan uang negara, tetapi soal membangun sistem yang adil, transparan, dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Masyarakat diharapkan dapat mendukung penuh transformasi ini demi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan stabil.