Ambisi Inggris Jadi Pusat Kripto Global: Bank of England Evaluasi Ulang Regulasi Ketat Stablecoin

Andi Saputra | InfoNanti
17 Mei 2026, 16:51 WIB
Ambisi Inggris Jadi Pusat Kripto Global: Bank of England Evaluasi Ulang Regulasi Ketat Stablecoin

InfoNanti — Di tengah dinamika pasar keuangan global yang kian terdigitalisasi, Bank of England (BoE) dilaporkan tengah mengambil langkah strategis dengan meninjau kembali draf regulasi mereka yang sebelumnya dinilai terlalu kaku terhadap penggunaan stablecoin berbasis pound sterling. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa otoritas moneter Inggris mulai mendengarkan kegelisahan para pelaku industri yang khawatir aturan ketat justru akan mematikan inovasi sebelum sempat berkembang.

Angin Segar bagi Ekosistem Aset Digital di Inggris

Melansir data terbaru yang dihimpun tim redaksi, Deputi Gubernur Bank of England, Sarah Breeden, memberikan indikasi penting dalam wawancaranya dengan Financial Times. Ia mengungkapkan bahwa bank sentral kini sedang mempertimbangkan berbagai alternatif untuk menggantikan rencana pembatasan kepemilikan stablecoin bagi individu maupun korporasi. Perubahan sikap ini muncul setelah gelombang kritik dari sektor aset digital yang menilai kebijakan awal BoE dapat menghambat adopsi teknologi finansial di tanah Britania.

Baca Juga

Update Pasar Kripto 12 Mei: Bitcoin Terkoreksi Tipis, Solana dan BNB Tampil Perkasa di Tengah Volatilitas

Update Pasar Kripto 12 Mei: Bitcoin Terkoreksi Tipis, Solana dan BNB Tampil Perkasa di Tengah Volatilitas

Sebelumnya, BoE sempat mengusulkan batasan yang sangat konservatif. Dalam proposal yang dirilis pada akhir tahun 2025, bank sentral berencana membatasi kepemilikan stablecoin hanya sebesar 20.000 pound sterling untuk individu. Sementara untuk entitas bisnis, batasannya dipatok di angka sekitar USD 13,5 juta selama masa transisi awal. Alasan di balik pembatasan ini sebenarnya klasik: untuk mencegah pelarian dana besar-besaran (capital outflow) dari bank konvensional ke platform uang digital baru yang dianggap bisa mengganggu stabilitas sistem perbankan tradisional.

Menakar Ulang Aturan Cadangan Dana yang Kontroversial

Tidak hanya soal batasan kepemilikan, InfoNanti mencatat bahwa poin krusial lain yang kini masuk dalam meja evaluasi adalah syarat aset cadangan. Aturan sebelumnya mewajibkan penyelenggara stablecoin untuk menyimpan minimal 40% dari total aset cadangan mereka dalam bentuk deposito tanpa bunga di bank sentral. Bagi para pemain industri, syarat ini dianggap mencekik dan terlalu konservatif, karena menghilangkan potensi pendapatan dari bunga yang seharusnya bisa digunakan untuk biaya operasional dan pengembangan infrastruktur teknologi blockchain.

Baca Juga

Ray Dalio vs Bitcoin: Mengapa Legenda Hedge Fund Dunia Masih Sangsi Terhadap Status Safe Haven Kripto?

Ray Dalio vs Bitcoin: Mengapa Legenda Hedge Fund Dunia Masih Sangsi Terhadap Status Safe Haven Kripto?

Kekhawatiran industri bukan tanpa alasan. Jika aturan ini diterapkan secara mentah-mentah, biaya untuk menerbitkan dan mengelola stablecoin berbasis pound akan menjadi sangat mahal. Hal ini dikhawatirkan akan membuat para investor dan perusahaan teknologi finansial lebih memilih untuk menggunakan stablecoin berbasis dolar AS yang sudah mapan dan memiliki aturan yang lebih fleksibel di yurisdiksi lain.

Persaingan Global: Pound Sterling vs Dominasi Dolar

Langkah evaluasi ini diambil saat Inggris sedang berupaya keras untuk memposisikan dirinya sebagai hub kripto dunia. Saat ini, pasar stablecoin global diperkirakan telah menyentuh nilai fantastis sebesar USD 300 miliar. Namun, ironisnya, dominasi token berbasis dolar AS masih sangat kuat, sementara pangsa pasar stablecoin berbasis pound sterling masih tergolong mikro.

Baca Juga

Arus Masuk ETF Bitcoin Tembus USD 1 Miliar: Sinyal Bullish Institusi di Tengah Koreksi Harga yang Dramatis

Arus Masuk ETF Bitcoin Tembus USD 1 Miliar: Sinyal Bullish Institusi di Tengah Koreksi Harga yang Dramatis

Bank of England menyadari bahwa untuk bisa bersaing dalam peta kekuatan ekonomi digital, mereka tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan yang bersifat restriktif. Diperlukan keseimbangan antara mitigasi risiko sistemik dengan pemberian ruang bagi inovasi fintech untuk bernapas. Jika Inggris gagal menciptakan regulasi yang kompetitif, mereka berisiko kehilangan momentum dalam revolusi sistem pembayaran masa depan.

Dampak bagi Korporasi dan Sektor Pembayaran

Para pelaku industri menekankan bahwa stablecoin bukan sekadar alat spekulasi, melainkan infrastruktur penting untuk efisiensi bisnis. Pembatasan kepemilikan yang terlalu ketat dinilai akan menyulitkan perusahaan dalam memanfaatkan stablecoin untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti pembayaran gaji karyawan lintas negara, manajemen treasury, hingga penyelesaian transaksi perdagangan (settlement) yang lebih cepat dan murah.

Baca Juga

Kebuntuan Regulasi Kripto Polandia: Parlemen Gagal Batalkan Veto Presiden, Investor Terbayang Risiko

Kebuntuan Regulasi Kripto Polandia: Parlemen Gagal Batalkan Veto Presiden, Investor Terbayang Risiko

Katie Haries, Kepala Kebijakan Eropa di Coinbase, menyambut baik keterbukaan BoE untuk meninjau ulang aturan tersebut. Menurutnya, menciptakan regulasi yang memungkinkan stablecoin untuk berkembang adalah ambisi yang tepat bagi negara yang ingin maju di bidang finansial. Haries menegaskan bahwa pembatasan yang berlebihan pada dasarnya adalah pembatasan terhadap inovasi itu sendiri, yang pada akhirnya akan merugikan daya saing nasional Inggris di mata dunia.

Menuju Masa Depan Keuangan Digital yang Lebih Terbuka

Pendekatan baru yang lebih fleksibel dari Bank of England ini diharapkan dapat menjadi titik balik bagi ekosistem pasar kripto domestik. Dengan aturan yang lebih proporsional, stablecoin berbasis pound memiliki peluang untuk menjadi pesaing serius di pasar internasional, terutama dalam memfasilitasi transaksi pembayaran lintas batas yang selama ini masih didominasi oleh sistem koresponden bank yang lamban.

Meskipun stabilitas keuangan tetap menjadi prioritas utama bagi BoE, pengakuan akan pentingnya masukan dari pelaku industri menunjukkan kedewasaan dalam proses pembuatan kebijakan. Ke depannya, publik akan menantikan detail revisi regulasi ini, yang diprediksi akan lebih menitikberatkan pada pengawasan berbasis risiko daripada sekadar pembatasan nominal kepemilikan.

Dengan demikian, Inggris berpotensi membuktikan bahwa perlindungan konsumen dan stabilitas moneter dapat berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi digital, asalkan didukung oleh kerangka regulasi yang adaptif dan visioner. InfoNanti akan terus memantau perkembangan ini sebagai bagian dari komitmen kami menyajikan berita keuangan digital yang mendalam dan terpercaya.

Andi Saputra

Andi Saputra

Analis crypto dan blockchain enthusiast sejak 2017.

Lihat semua artikel →

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *