Wacana Penyesuaian Tarif KRL Jabodetabek: Akankah Naik Secara Bertahap demi Pemerataan Subsidi?

InfoNanti — Dinamika layanan transportasi publik di tanah air kembali menjadi sorotan, terutama mengenai isu penyesuaian tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengungkapkan bahwa langkah evaluasi tarif sudah sepatutnya dilakukan demi keberlanjutan layanan dan keadilan bagi daerah lain.

Urgensi Penyesuaian Tarif Setelah Bertahun-tahun Stagnan

Menurut Djoko, usulan untuk melakukan penyesuaian tarif KRL sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2018. Ia menyoroti adanya ketimpangan tarif antara wilayah Jabodetabek dengan wilayah lainnya, seperti rute Jogja-Solo yang justru memiliki tarif lebih tinggi. Hal ini memicu pertanyaan mengenai urgensi subsidi yang selama ini terkonsentrasi di ibu kota.

Baca Juga

Menakar Investasi Berkilau: Update Harga Emas Perhiasan 18 April 2026 dan Analisis Pasarnya

“Masyarakat sebenarnya tidak akan keberatan jika ada penyesuaian, asalkan skemanya tepat. Kita bisa melihat KRL di Jogja-Solo yang tarifnya lebih mahal namun tetap diminati. Kuncinya adalah proteksi bagi kelompok masyarakat tertentu agar tidak terbebani,” ujar Djoko saat ditemui di kawasan Stasiun Juanda beberapa waktu lalu.

Skema Kenaikan Berbasis Kelompok dan Pendapatan

Salah satu narasi menarik yang dilemparkan ke publik adalah penerapan subsidi tepat sasaran. Djoko mengusulkan agar pemerintah mengklasifikasikan penumpang berdasarkan kemampuan ekonomi. Sebagai contoh, penumpang dengan pendapatan di atas Rp 6 juta per bulan atau di atas UMR tertentu bisa dikenakan tarif sedikit lebih tinggi.

“Bisa saja diatur, bagi mereka yang gajinya sudah cukup tinggi, kenaikan Rp 500 hingga Rp 1.000 tentu tidak akan terasa berat. Ini serupa dengan kebijakan 15 golongan warga yang mendapatkan akses transportasi gratis di Jakarta, skema tersebut bisa diadopsi untuk pengguna Commuter Line,” tambahnya.

Baca Juga

Kebangkitan Ekonomi Rakyat: Program UMiMAX Pertamina Cetak Ratusan Wirausaha Mandiri dengan Omzet Miliaran Rupiah

Strategi Kenaikan Bertahap Agar Tidak Mengagetkan

Agar tidak memicu gejolak sosial, Djoko menyarankan agar kenaikan tarif dilakukan secara perlahan atau bertahap. Usulan kasarnya adalah menaikkan tarif dasar dari Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 untuk 25 kilometer pertama, namun dilakukan secara cicil, misalnya kenaikan Rp 500 setiap enam bulan sekali.

Menariknya, data survei menunjukkan bahwa pengguna KRL pada akhir pekan mayoritas bertujuan untuk kegiatan rekreasi atau hiburan, bukan untuk bekerja. Oleh karena itu, pengurangan subsidi pada hari Sabtu dan Minggu dianggap sebagai langkah efisiensi yang sangat logis untuk menghemat anggaran negara.

Mengalihkan Subsidi ke Daerah: Ekspansi KRL Surabaya-Probolinggo

Efisiensi dari penghematan subsidi KRL Jabodetabek yang mencapai angka Rp 1,6 triliun hingga Rp 1,8 triliun per tahun diharapkan dapat dialihkan untuk membenahi transportasi umum di daerah lain. Salah satu proyek ambisius yang tengah dipersiapkan adalah perpanjangan rute Commuter Line Surabaya-Pasuruan (Supas) hingga mencapai Probolinggo.

Baca Juga

Update Harga LPG Non-Subsidi 2026: Pertamina Resmi Sesuaikan Tarif Tabung 5,5 Kg dan 12 Kg

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan layanan kereta api lokal bersubsidi. Lintas pelayanan akan bertambah signifikan dari 63 km menjadi 101 km. Potensi penumpang di Stasiun Probolinggo diprediksi sangat tinggi karena lokasinya yang strategis di pusat kota dan dekat dengan pusat industri serta destinasi wisata.

Dukungan Pemerintah untuk Integrasi Transportasi

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan memastikan bahwa operasional perpanjangan rute ke Jawa Timur ini akan didukung oleh dana subsidi PSO (Public Service Obligation). Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar, menyatakan bahwa pihaknya terus mengawal kesiapan prasarana di Stasiun Probolinggo, mulai dari perluasan ruang tunggu hingga fasilitas peron.

Baca Juga

Mewujudkan Mimpi Hunian Layak: Pemerintah Gandeng BSN Garap 73 Ribu Rumah Subsidi Bagi MBR

Dengan adanya penyesuaian tarif di wilayah metropolitan seperti Jakarta, diharapkan tercipta ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan transportasi yang setara di seluruh pelosok Indonesia, sehingga pemerataan ekonomi dapat terwujud melalui konektivitas rel yang lebih baik.