Mengapa Stablecoin Gagal Menjadi Uang? Menelisik Laporan Tajam BIS Mengenai Masa Depan Moneter Digital

InfoNanti — Di tengah gelombang digitalisasi keuangan yang kian deras, impian akan stabilitas sering kali terbentur pada realitas teknis yang kompleks. Fenomena stablecoin, yang selama ini digadang-gadang sebagai jembatan antara dunia kripto yang volatil dengan stabilitas mata uang fiat, kini tengah berada di bawah mikroskop otoritas moneter global. Bank for International Settlements (BIS) baru-baru ini merilis sebuah laporan yang cukup menghentak industri keuangan digital, menegaskan bahwa apa yang kita kenal sebagai stablecoin saat ini masih jauh dari kata ideal untuk disebut sebagai uang yang sah.

Dalam Laporan Ekonomi Tahunan 2026 yang diumumkan pada rapat umum tahunan di Basel, Swiss, BIS memberikan sorotan tajam pada sebuah bab krusial bertajuk “Anchoring trust in money: innovation beyond stablecoin”. Laporan ini bukan sekadar evaluasi rutin, melainkan sebuah dekonstruksi mendalam terhadap fondasi kepercayaan dalam sistem moneter modern. BIS berargumen bahwa inovasi sejati dalam dunia keuangan seharusnya melampaui sekadar tokenisasi dolar, melainkan membangun sistem yang benar-benar terintegrasi dan memiliki integritas yang tak tergoyahkan.

Baca Juga

Wejangan Berharga Changpeng Zhao: Strategi Bertahan di Tengah Badai Kripto dan Realita Investasi

Empat Pilar yang Tak Terpenuhi oleh Stablecoin

Untuk memahami mengapa BIS begitu skeptis, kita perlu melihat parameter yang mereka gunakan. Sebuah sistem moneter yang sehat harus memiliki empat sifat mendasar: kesatuan (singleness), elastisitas, interoperabilitas, dan integritas. Menurut analisis InfoNanti, stablecoin saat ini gagal memenuhi keempat kriteria ini secara konsisten. Kesatuan uang, misalnya, mensyaratkan bahwa satu dolar dalam bentuk apa pun—baik itu uang tunai, saldo bank, atau digital—harus memiliki nilai yang sama dan dapat dipertukarkan tanpa gesekan.

Kenyataannya, di pasar sekunder, harga stablecoin sering kali menyimpang dari patokannya (de-pegging). Ketika tekanan pasar meningkat, mekanisme penebusan (redemption) sering kali mengalami hambatan atau biaya tambahan yang signifikan. Hal ini membuat stablecoin lebih menyerupai instrumen investasi seperti Exchange Traded Fund (ETF) ketimbang alat pembayaran yang likuid. Pandangan ini diamini oleh Pablo Hernandez de Cos, General Manager BIS, yang menyatakan bahwa fungsi ekonomi stablecoin lebih dekat dengan saham yang diperdagangkan daripada uang sebagai satuan hitung yang stabil.

Baca Juga

Ketegangan Geopolitik AS-Iran: Mampukah Bitcoin Bertahan di Level US$ 64.000?

Dinamika Pasar dan Dominasi Sang Raksasa

Meskipun narasi tentang desentralisasi terus digaungkan, pasar stablecoin justru menunjukkan konsentrasi kekuatan yang luar biasa. Hingga akhir Mei, total nilai pasar stablecoin diperkirakan mencapai US$ 320 miliar atau setara dengan Rp 5.707 triliun. Angka yang fantastis, namun jika dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional, jumlah ini masih tergolong kecil. Menariknya, lebih dari 99% pasokan stablecoin yang didukung oleh aset fiat dipatok ke dolar AS.

Dominasi pasar dipegang erat oleh dua pemain besar: USDT dari Tether dan USDC dari Circle. Ketergantungan yang ekstrem pada dolar AS ini menimbulkan risiko baru, terutama bagi negara-negara berkembang. Fenomena yang disebut sebagai “dolarisasi stablecoin” menjadi ancaman nyata. InfoNanti mencatat bahwa di banyak negara dengan inflasi tinggi, rumah tangga cenderung menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk token dolar digital. Meskipun terlihat sebagai solusi jangka pendek bagi individu, hal ini secara sistemis dapat mengikis kedaulatan moneter suatu negara dan mengacaukan aliran modal domestik.

Baca Juga

Strategi Ethereum Foundation Lepas ETH Senilai USD 47 Juta: Langkah Matang Menuju Adopsi Institusional

Dampak Ekonomi: Antara Inovasi dan Stagnasi

Laporan BIS tidak hanya berhenti pada kritik teoretis, tetapi juga menyajikan model dampak adopsi stablecoin secara luas terhadap perekonomian. Hasilnya cukup mengejutkan. Dalam pemodelan yang dikalibrasi untuk ekonomi maju seperti Amerika Serikat, efek bersih dari penggunaan stablecoin secara masif justru cenderung negatif dalam jangka menengah. Mengapa demikian?

Ketika masyarakat beralih dari deposito bank tradisional ke stablecoin, biaya pendanaan bagi bank akan meningkat. Hal ini secara otomatis melemahkan kemampuan bank untuk menyalurkan pinjaman kepada sektor produktif. Meskipun permintaan stablecoin terhadap surat utang pemerintah dapat menciptakan sedikit ruang fiskal, manfaat tersebut tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat melemahnya fungsi intermediasi perbankan. Bahkan ketika pasar stablecoin tumbuh hingga US$ 3 triliun, dampak negatif terhadap output ekonomi tetap terasa nyata dalam analisis makroekonomi yang dilakukan oleh para ahli di BIS.

Baca Juga

Revolusi Real-World Assets: Tokenisasi Aset Global Diproyeksi Tembus USD 39 Miliar, Mengubah Wajah Investasi Masa Depan

Integritas dan Bayang-bayang Aktivitas Ilegal

Salah satu poin paling krusial yang diangkat adalah masalah integritas. Karena beredar di atas blockchain publik yang tanpa izin (permissionless), stablecoin sering kali menjadi instrumen utama dalam aktivitas on-chain yang ilegal. Penggunaan dompet digital yang dikelola sendiri (self-custody wallets) sering kali melemahkan prosedur Know Your Customer (KYC) dan Anti Pencucian Uang (AML).

Tanpa pengawasan yang ketat dan aturan yang konsisten secara internasional, stablecoin dapat menjadi celah bagi pelarian modal ilegal dan pembiayaan terlarang. Oleh karena itu, BIS menekankan perlunya standarisasi regulasi global untuk memastikan bahwa inovasi digital tidak menjadi bumerang bagi stabilitas keamanan finansial. Perlindungan konsumen dan stabilitas sistem harus tetap menjadi prioritas utama di atas euforia teknologi semata.

Menuju Masa Depan: Unified Ledger dan Proyek Agora

Sebagai solusi atas kelemahan stablecoin, BIS mengajukan sebuah visi ambisius: “Unified Ledger” atau buku besar terpadu. Konsep ini bertujuan untuk membawa tokenisasi ke dalam sistem dua tingkat yang melibatkan bank sentral dan bank komersial. Dalam ekosistem ini, uang bank sentral akan bertindak sebagai jangkar kepercayaan, sementara uang bank komersial yang ditokenisasi dapat memberikan fleksibilitas bagi masyarakat.

Salah satu bukti nyata dari visi ini adalah Proyek Agora. Proyek ini merupakan prototipe sistem pembayaran lintas batas yang melibatkan delapan bank sentral terkemuka dan lebih dari 40 lembaga keuangan swasta. Dengan mengintegrasikan cadangan bank sentral dan uang komersial dalam satu platform digital yang teregulasi, Proyek Agora berupaya mengatasi inefisiensi dalam pembayaran internasional tanpa harus mengorbankan stabilitas moneter atau integritas sistem.

Kesimpulan: Evolusi yang Belum Usai

Kesimpulannya, meskipun stablecoin telah memberikan warna baru dalam lanskap keuangan digital, perjalanannya untuk menjadi “uang” yang sesungguhnya masih sangat panjang. Kritik tajam dari BIS menyadarkan kita bahwa teknologi hanyalah sarana, sedangkan kepercayaan dan kepatuhan terhadap prinsip ekonomi fundamental adalah kunci utama. Bagi para pelaku pasar dan investor, memahami dinamika regulasi dan keterbatasan teknis ini sangatlah penting sebelum mengambil keputusan besar di dunia kripto.

Masa depan keuangan digital nampaknya tidak akan didominasi oleh aset-aset swasta yang bergerak di luar kendali, melainkan oleh kolaborasi sinergis antara teknologi blockchain dan otoritas moneter yang sah. Langkah menuju tokenisasi yang aman dan efisien baru saja dimulai, dan inovasi keuangan yang sejati adalah yang mampu memberikan manfaat luas bagi pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan aspek keamanan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.