Skandal Trade Misinvoicing: Wapres Gibran Soroti Kebocoran Devisa dan Misteri Ekspor Nikel ke China

InfoNanti — Praktik lancung dalam dunia perdagangan internasional kini tengah menjadi sorotan tajam pemerintah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara blak-blakan mengungkap fenomena trade misinvoicing dalam aktivitas ekspor impor yang disinyalir menjadi lubang bocornya kekayaan negara. Praktik manipulasi faktur ini tidak hanya menggerus cadangan devisa, tetapi juga memicu aliran modal keluar negeri secara ilegal yang tidak terdeteksi oleh radar resmi pemerintah.

Menurut pemaparan Wapres Gibran, ketidaksesuaian laporan dalam transaksi perdagangan luar negeri ini seringkali disengaja agar selisih pembayaran tetap tertahan di rekening luar negeri. Dampak sistemik dari aksi ini sangat nyata: devisa negara yang seharusnya masuk ke kas domestik menjadi jauh lebih kecil dari nilai komoditas yang sebenarnya dikirimkan.

Baca Juga

Guncangan di Sektor Energi: Harga BBM Diesel BP dan Vivo Tembus Rp 30.000 per Liter, Rekor Tertinggi Tahun 2026

Modus Pencucian Uang dan Pelarian Modal

Dalam keterangannya melalui kanal resmi YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Gibran menekankan bahwa fenomena ini adalah bentuk pelarian modal yang sangat merugikan stabilitas ekonomi nasional. Ia menengarai banyak eksportir yang tidak melaporkan nilai transaksi yang sesungguhnya, sehingga keuntungan besar justru dinikmati dan diparkir di perbankan asing.

“Ada modal yang lari ke luar negeri dan devisa kita menyusut. Selisih pembayaran yang tidak dilaporkan ini sengaja ditinggalkan di sana. Akibatnya, devisa hasil ekspor yang kembali ke Indonesia tidak optimal,” tegas Gibran dalam pernyataannya yang dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Misteri Ekspor Nikel ke China: Selisih Rp14,5 Triliun

Salah satu kasus paling mencolok yang menjadi sorotan adalah anomali data pada komoditas strategis, yakni bijih nikel (ore). Berdasarkan penelusuran yang melibatkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditemukan jurang perbedaan yang sangat lebar pada nilai ekspor nikel Indonesia ke China untuk periode Januari 2020 hingga Juni 2022. Angkanya sangat fantastis, mencapai Rp14,5 triliun.

Baca Juga

Laporan SPT Tahunan 2026 Tembus 13 Juta: Mengintip Rahasia di Balik Lonjakan Kepatuhan Pajak Nasional

Temuan ini bermula saat Dian Patria, Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, melakukan komparasi mendalam antara data ekspor dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data impor yang tercatat di otoritas Bea Cukai China. Hasilnya mengejutkan, terdapat ketidaksinkronan data yang masif setiap tahunnya:

• Pada tahun 2020, ditemukan selisih nilai mencapai Rp8,6 triliun.
• Tahun 2021, ketidaksesuaian data tercatat sebesar Rp2,7 triliun.
• Hingga periode Juni 2022, selisih kembali membengkak di angka Rp3,1 triliun.

Ancaman Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional

Jika menilik dari sisi volume, China melaporkan telah mengimpor sekitar 5,3 juta ton ekspor nikel dari Indonesia dalam kurun waktu tersebut. Padahal, pada periode tersebut Indonesia tengah memperketat aturan hilirisasi. Secara rinci, volume impor yang tercatat di China adalah 3,3 juta ton pada 2020, disusul 0,8 juta ton pada 2021, dan melonjak kembali menjadi 1,08 juta ton pada tahun 2022.

Baca Juga

Kabar Segar dari Tapanuli: Tambang Emas Martabe Siap Berdenyut Lagi Mei 2026

Fenomena trade misinvoicing ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan ancaman serius bagi posisi ekonomi nasional. Selain menggerus potensi penerimaan pajak, praktik ini memperlemah nilai tukar rupiah karena pasokan devisa yang masuk ke pasar domestik terus berkurang. Pemerintah kini dituntut untuk memperketat pengawasan lintas sektoral guna memastikan setiap tetes sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat di dalam negeri.