Alasan Kim Jong Un Tolak Denuklirisasi: Nuklir Adalah Harga Mati untuk Kedaulatan Pyongyang

InfoNanti — Di tengah gejolak geopolitik dunia yang kian memanas dan sulit diprediksi, pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, kembali melontarkan pernyataan tajam yang mengguncang panggung diplomasi internasional. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis melalui kantor berita pemerintah KCNA pada Selasa (23/6/2026), Kim menegaskan bahwa status negaranya sebagai kekuatan nuklir bukanlah sekadar pilihan, melainkan satu-satunya jalan keluar untuk menjaga eksistensi kedaulatan mereka di tengah kepungan kekuatan global yang dianggapnya tiran.

Narasi yang dibangun oleh Pyongyang kali ini terasa lebih mendalam dan emosional. Kim Jong Un menilai bahwa dunia saat ini sedang berada dalam pusaran kekacauan yang dipicu oleh ambisi “ala preman” dari negara-negara hegemonik. Tanpa menyebutkan nama secara spesifik dalam setiap kalimatnya, namun mengarah jelas pada Amerika Serikat dan sekutunya, Kim memandang bahwa ketidakstabilan di berbagai belahan bumi, mulai dari Eropa hingga Timur Tengah, adalah bukti nyata dari kegagalan sistem keamanan global yang dipaksakan oleh Barat.

Baca Juga

Tragedi Tambang Liushenyu: Ledakan Gas di Shanxi China Menelan 90 Nyawa, Alarm Keras Standar Keselamatan

Retorika Kim Jong Un: Perlawanan Terhadap Hegemoni Global

Dalam rapat Komite Sentral Partai Buruh Korea yang berlangsung maraton sejak Sabtu (20/6) hingga Senin (22/6), Kim Jong Un memberikan pandangan filosofis sekaligus strategis mengenai posisi militer negaranya. Menurut laporan yang dihimpun oleh tim redaksi InfoNanti, Kim meyakini bahwa insiden-insiden internasional yang mengejutkan belakangan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari keserakahan negara-negara besar yang ingin mendominasi tatanan dunia.

Ia menyoroti bagaimana konflik berdarah di berbagai kawasan dipicu oleh intervensi pihak luar yang hanya mementingkan keuntungan sepihak. Dalam kacamata Kim, membiarkan diri tanpa perlindungan nuklir sama saja dengan menyerahkan nasib bangsa kepada belas kasihan para penguasa hegemonik tersebut. Oleh karena itu, memperkuat senjata nuklir dianggap sebagai tindakan defensif yang paling rasional dan beradab untuk menjamin perdamaian di Semenanjung Korea.

Baca Juga

Antara Reruntuhan dan Harapan: Kisah Pilu Pengungsi Suriah yang Pulang ke Rumah yang Hancur

Semenanjung Korea dalam Bayang-Bayang Ketegangan Nuklir

Situasi di Semenanjung Korea sendiri digambarkan oleh Kim sebagai sebuah “tong mesiu” yang siap meledak kapan saja. Ia menuduh Washington dan Seoul terus memperkeruh suasana dengan meningkatkan intensitas latihan militer gabungan dan memperkuat postur nuklir mereka di kawasan tersebut. Kim berpendapat bahwa kolaborasi militer antara AS dan Korea Selatan secara eksplisit ditujukan untuk menggulingkan rezimnya dan menginvasi kedaulatan Korea Utara.

“Terus memperluas dan memperkuat kekuatan nuklir serta sepenuhnya menjalankan posisi sebagai negara pemilik senjata nuklir merupakan cara yang paling tepat dan satu-satunya untuk secara aktif dan percaya diri menghadapi situasi militer dan politik internasional yang tidak dapat diprediksi,” tegas Kim seperti dikutip dari KCNA. Pernyataan ini memberikan sinyal kuat bahwa keamanan global tidak akan bisa dicapai dengan cara-cara konvensional selama ancaman terhadap Pyongyang masih eksis.

Baca Juga

Angin Segar Diplomasi Global: Indonesia Sambut Antusias Kesepakatan Damai AS-Iran demi Stabilitas Kawasan

Ambang Pintu Baru: Pembangunan Armada Laut Raksasa

Tidak hanya terpaku pada hulu ledak nuklir, Kim Jong Un juga memerintahkan percepatan pembangunan militer di sektor laut. Salah satu yang paling mencolok adalah instruksi untuk mempercepat konstruksi kapal penjelajah rudal berpemandu strategis dengan bobot mencapai 10.000 ton. Langkah ini menunjukkan ambisi Korea Utara untuk memiliki kemampuan proyeksi kekuatan yang lebih jauh di luar perairan pesisir mereka.

Modernisasi persenjataan konvensional tetap berjalan beriringan dengan program nuklir. Strategi dua jalur (byungjin) ini tampaknya kembali ditekankan untuk memastikan bahwa Korea Utara memiliki tanggapan yang proporsional terhadap segala bentuk agresi. Dengan armada laut yang lebih kuat, Pyongyang ingin menunjukkan bahwa mereka mampu mengimbangi kehadiran angkatan laut negara-negara besar di kawasan Asia Timur.

Baca Juga

Ketegangan Diplomatik: JD Vance Ingatkan Israel Bahwa Keamanan Mereka Dibayar dengan Pajak Warga Amerika

Denuklirisasi: Sebuah Mimpi yang Telah Usai?

Banyak pengamat internasional, termasuk Yang Moo-jin, seorang profesor dari University of North Korean Studies di Seoul, menilai bahwa istilah “denuklirisasi” kini telah menjadi artefak sejarah bagi Pyongyang. Dalam analisisnya, Korea Utara tidak lagi melihat pembicaraan pelucutan senjata sebagai opsi yang masuk akal. Sebaliknya, mereka menuntut pengakuan internasional sebagai negara pemilik nuklir yang sah dan setara dengan kekuatan nuklir dunia lainnya.

Jika nantinya ada perundingan, fokusnya kemungkinan besar akan bergeser dari “pembongkaran program nuklir” menjadi “pengurangan persenjataan” atau kontrol senjata. Dalam skema ini, Pyongyang bersedia duduk di meja perundingan hanya jika mereka tetap diizinkan mempertahankan sebagian kemampuan nuklirnya sebagai alat penangkal (deterrent), dengan imbalan pencabutan sanksi internasional yang selama ini menjerat ekonomi mereka.

Kritik Pedas Terhadap Militerisme Jepang

Selain menyasar Amerika Serikat, Kim Jong Un juga memberikan peringatan keras kepada Jepang. Ia menuduh Tokyo memanfaatkan situasi ketegangan global untuk melepaskan diri dari batasan-batasan militer pasca-Perang Dunia II. Menurut Kim, transformasi Jepang menjadi kekuatan militer aktif dengan dukungan AS merupakan ancaman serius bagi stabilitas regional dan memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat internasional.

Retorika ini mencerminkan sentimen historis yang mendalam sekaligus kekhawatiran strategis akan munculnya aliansi trilateral yang lebih kuat antara Washington, Seoul, dan Tokyo. Bagi Korea Utara, bangkitnya militerisme Jepang adalah bentuk provokasi yang melegitimasi langkah mereka untuk terus memproduksi senjata pemusnah massal.

Fokus Domestik: Energi dan Kelangsungan Hidup Bangsa

Menariknya, di balik deru mesin perang, rapat partai tersebut juga menyentuh aspek krusial ekonomi domestik. Kim Jong Un menekankan pentingnya modernisasi industri batu bara dan pembangunan kembali komunitas pertambangan. Di tengah sanksi yang masih mencekik, batu bara tetap menjadi jantung energi bagi Korea Utara. Tanpa pasokan energi yang stabil, seluruh ambisi militer dan ketahanan nasional akan sulit dipertahankan.

Upaya untuk mengatasi kekurangan energi kronis ini dianggap sebagai prioritas strategis yang tidak kalah penting dari pengembangan rudal. Dengan menstabilkan sektor energi domestik, Korea Utara berharap dapat memperkuat daya tawar mereka di panggung internasional, membuktikan bahwa mereka mampu bertahan meskipun diisolasi dari sistem perdagangan global.

Pada akhirnya, pesan yang dikirimkan oleh Kim Jong Un sangat jelas: Korea Utara telah memilih jalannya sendiri sebagai benteng nuklir di Asia Timur. Selama persepsi ancaman dari luar tidak berubah, maka visi dunia tanpa senjata nuklir di Semenanjung Korea akan tetap menjadi sebuah utopia yang jauh dari kenyataan.