Misi Penyelamatan Ribuan Buruh: Said Iqbal Siap Lobi Manajemen Nike Global Demi Cegah PHK Massal

InfoNanti — Bayang-bayang kelam pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantui sektor industri manufaktur di Indonesia. Kali ini, perhatian publik tertuju pada ribuan pekerja di sektor alas kaki yang terancam kehilangan mata pencaharian. Menanggapi situasi yang kian mendesak ini, Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengambil langkah berani dengan berencana menghubungi langsung manajemen pusat raksasa apparel olahraga, Nike, guna mengamankan nasib sekitar 4.000 buruh di Jawa Barat.

Upaya Diplomasi Buruh di Kancah Internasional

Langkah yang diambil Said Iqbal bukanlah sekadar retorika belaka. Sebagai figur yang kini juga menjabat sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, ia memiliki jaringan yang cukup kuat di level global. Iqbal berencana memanfaatkan posisinya di IndustriALL Global Union—sebuah organisasi serikat buruh internasional—untuk melakukan lobi tingkat tinggi kepada manajemen Nike.

Baca Juga

Ambisi Besar Bali Menuju ‘Dubai Baru’: Intip Bocoran Eksklusif Purbaya Yudhi Sadewa Soal KEK Financial Center

Tujuan utamanya jelas: meminta Nike untuk tidak mengurangi volume pesanan kepada pabrik-pabrik di Indonesia, khususnya PT Feng Tay yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Dalam keterangannya, Iqbal menekankan bahwa keberlanjutan pesanan adalah kunci utama untuk menjaga agar roda produksi tetap berputar dan ribuan pekerja tetap bisa menghidupi keluarga mereka. Upaya ini menjadi bagian dari strategi mitigasi terhadap pemutusan hubungan kerja yang kian mengkhawatirkan di sektor padat karya.

Krisis di PT Feng Tay: Antara Bahan Baku dan Geopolitik

PT Feng Tay Indonesia Enterprises, yang dikenal sebagai salah satu produsen utama sepatu bermerek Nike di Tanah Air, kini sedang berada di titik nadir. Potensi PHK terhadap 4.000 karyawannya dipicu oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang kompleks. Selain isu penurunan pesanan, kendala utama yang dihadapi perusahaan adalah tersendatnya pasokan bahan baku.

Baca Juga

Update Ekonomi 2026: Gaji ke-13 Cair Juni, Harga Emas Melandai, hingga Gejolak IHSG

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, yang melibatkan konflik antara Iran, Israel, serta keterlibatan Amerika Serikat, telah mengganggu jalur logistik global. Hal ini berdampak langsung pada keterlambatan pengiriman material penting untuk pembuatan sepatu. Akibatnya, ribuan buruh terpaksa dirumahkan sementara waktu karena lini produksi tidak dapat beroperasi secara maksimal. Said Iqbal menyatakan kekhawatirannya bahwa kebijakan “merumahkan” buruh ini hanyalah pintu masuk menuju badai PHK yang lebih besar jika tidak segera dicarikan solusinya melalui industri tekstil dan sepatu yang sehat.

Persoalan Upah: Hak Buruh yang Tergerus

Isu lain yang mengemuka dalam krisis di PT Feng Tay adalah mengenai kompensasi bagi para pekerja yang dirumahkan. Berdasarkan informasi yang diterima KSPI, para buruh yang tidak bekerja tersebut dikabarkan hanya menerima upah sebesar 50 persen. Said Iqbal dengan tegas menyatakan bahwa hal ini tidak boleh terjadi dan bertentangan dengan semangat perlindungan pekerja.

Baca Juga

Evolusi Strategi Brand: Mengapa Nilai dan Narasi Kini Lebih Berarti daripada Sekadar Diskon Besar

“Saya akan memeriksa langsung ke lapangan. Jika benar mereka hanya dibayar separuh upah, ini adalah pelanggaran. Hak-hak karyawan harus tetap terjaga utuh meskipun kondisi perusahaan sedang sulit,” tegas Iqbal. Ia menekankan bahwa dalam situasi krisis, beban tidak semestinya hanya ditimpakan kepada pundak para pekerja kecil. Perlindungan terhadap nasib buruh Indonesia harus menjadi prioritas utama bagi setiap pemangku kepentingan.

Usulan Relaksasi Pajak dan Penambahan Shift Kerja

Sebagai solusi jangka pendek hingga menengah, Said Iqbal berencana membawa persoalan ini langsung ke meja Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin krusial yang akan didiskusikan adalah kemungkinan pemberian relaksasi pajak bagi perusahaan-perusahaan manufaktur yang sedang terhimpit seperti PT Feng Tay.

Baca Juga

Evolusi Energi Hijau: BBM B50 Siap Mengaspal 1 Juli 2026, Intip Hasil Uji Coba Terbarunya

Harapannya, dengan adanya keringanan pajak, biaya operasional atau cost of production perusahaan dapat ditekan. Penghematan dari sektor pajak ini kemudian bisa dialokasikan untuk membiayai operasional tambahan, seperti menambah jumlah shift kerja dari dua menjadi tiga shift. Dengan skema tiga shift, beban kerja dapat terbagi lebih merata dan 4.000 karyawan yang terancam PHK tersebut bisa kembali bekerja secara penuh. Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Prabowo yang pro-rakyat dan pro-pekerja.

Prahara PT Pakerin: Modal Kerja yang Terperangkap Likuidasi Bank

Selain sektor alas kaki, ancaman PHK massal juga mengintai industri kertas. PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) yang beroperasi di Mojokerto menghadapi masalah yang tak kalah pelik. Sebanyak 2.500 pekerja di pabrik pengolah bubur kayu raksasa ini terancam kehilangan pekerjaan bukan karena kurangnya pasar, melainkan karena masalah likuiditas perbankan.

Modal kerja perusahaan yang diperkirakan mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun tertahan di Bank Prima Master Bank yang telah dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena bank tersebut kini berada di bawah pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dana operasional PT Pakerin menjadi sulit untuk diakses. Hal ini mengakibatkan terhentinya proses produksi karena ketiadaan biaya untuk membeli bahan baku dan membiayai operasional harian. Ini merupakan contoh nyata bagaimana krisis ekonomi global dan stabilitas sektor keuangan domestik saling berkelindan dan memukul sektor riil.

Dua Opsi Penyelamatan dari KSPI

Menyikapi kasus PT Pakerin, Said Iqbal menawarkan dua opsi yang harus segera dipertimbangkan oleh otoritas terkait. Pertama, pemerintah melalui LPS dan OJK harus memberikan diskresi agar dana modal kerja perusahaan dapat dicairkan sebagian atau seluruhnya demi keberlangsungan produksi dan mencegah PHK. Hal ini dianggap sebagai solusi paling ideal untuk menyelamatkan ekosistem industri di Mojokerto.

Opsi kedua, jika memang PHK tidak dapat dihindarkan, maka dana yang tertahan tersebut harus dipastikan alokasinya untuk membayar pesangon buruh sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, Iqbal menegaskan bahwa opsi kedua adalah jalan terakhir yang sangat tidak diinginkan. Fokus utama KSPI tetaplah pada upaya menjaga agar tidak ada satu pun buruh yang kehilangan pekerjaannya di tengah situasi ekonomi yang serba tidak pasti ini.

Menjaga Marwah Industri Manufaktur Nasional

Serangkaian potensi PHK di berbagai sektor, mulai dari alas kaki, kertas, hingga komponen otomotif, memberikan sinyal kuning bagi perekonomian nasional. Industri manufaktur selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penyerap tenaga kerja terbesar. Jika sektor ini terus digempur oleh masalah logistik global, pelemahan daya beli, dan kendala perbankan, maka dampak sosial yang ditimbulkan akan sangat luas.

InfoNanti memandang bahwa langkah diplomasi yang dilakukan oleh Said Iqbal ke level global merupakan inovasi dalam gerakan buruh modern. Tidak hanya menuntut di dalam negeri, namun juga berani melakukan negosiasi langsung dengan pemilik modal atau prinsipal merek internasional. Keberhasilan misi ini akan menjadi preseden penting dalam melindungi hak-hak pekerja Indonesia di tengah arus globalisasi yang sering kali tidak berpihak pada kaum buruh. Pemerintah diharapkan hadir sebagai katalisator yang mampu memberikan solusi nyata, baik melalui regulasi fiskal maupun diplomasi ekonomi yang kuat.