Berapa Gaji Manajer Koperasi Desa Merah Putih? Simak Skema PKWT BUMN dan Prosedur Rekrutmennya

InfoNanti — Pemerintah tengah bersiap menyalakan ‘lilin-lilin’ ekonomi dari pelosok desa melalui program ambisius Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namun, satu pertanyaan besar yang kerap muncul di tengah masyarakat adalah: seberapa besar apresiasi finansial atau gaji yang akan diterima oleh para manajer pengelolanya nanti?

Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) akhirnya memberikan titik terang mengenai hal ini. Skema penggajian untuk posisi strategis ini dipastikan tidak akan diputuskan secara sepihak, melainkan mengikuti koridor hukum yang ketat melalui sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Standar Gaji Berbasis Aturan PKWT

Wakil Kepala BP BUMN, Teddy Bharata, menegaskan bahwa penetapan besaran gaji para manajer ini sepenuhnya mengacu pada regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan status sebagai pegawai PKWT di bawah payung BUMN, standar pengupahan dipastikan akan profesional dan kompetitif.

Baca Juga

Arah Baru Industri Halal: Sektor Kosmetik dan Logistik Wajib Bersertifikat Per Oktober 2026

“Mengenai gajinya, karena statusnya adalah PKWT, tentu ada aturan mainnya. Kami tidak bisa asal-asalan dalam menetapkan nominal. Saat ini detailnya tengah dimatangkan dalam pembahasan lintas sektoral, jadi calon pelamar tidak perlu khawatir,” ungkap Teddy saat ditemui tim redaksi usai menghadiri Rakortas di Kemenko Bidang Pangan beberapa waktu lalu.

Teddy menambahkan bahwa meskipun gaji BUMN merupakan aspek penting, fokus utama pemerintah adalah mencari talenta-talenta yang memiliki kualifikasi mumpuni. Hal ini dikarenakan manajer koperasi akan menjadi ujung tombak keberhasilan program prioritas nasional yang menyasar kesejahteraan masyarakat desa.

Rekrutmen Masif: Mencari 35 Ribu Talenta Muda

Program ini bukan sekadar proyek kecil. Pemerintah melalui rekrutmen manajer ini membuka kesempatan bagi 35.476 orang untuk bergabung. Formasi ini dibagi menjadi dua bagian besar: 30.000 posisi di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk mengelola Koperasi Desa, serta 5.476 posisi di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) untuk program Kampung Nelayan Merah Putih.

Baca Juga

Kilau Perak Kian Terang: Harga Global Melonjak Tajam, Antam Tembus Rp 51.400 per Gram

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa peran manajer sangat krusial. “Jika koperasi kali ini tidak berhasil, taruhannya terlalu besar bagi ekonomi kita. Seluruh kekuatan dikerahkan agar setiap desa memiliki penggerak ekonomi yang mampu menerangi wilayahnya masing-masing,” tuturnya secara naratif menggambarkan visi besar program ini.

Transparansi Penuh: Anti “Orang Dalam”

Guna memastikan kualitas SDM yang terjaring, pemerintah menjamin proses seleksi berlangsung bersih tanpa celah bagi praktik KKN. Zulkifli Hasan dengan tegas memperingatkan agar masyarakat tidak tergiur oleh oknum yang menjanjikan kelulusan melalui jalur belakang.

“Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, dan tidak ada yang bisa menjamin kelulusan selain kemampuan diri sendiri. Jika ada yang meminta imbalan dengan janji manis, itu pasti penipuan,” tegas sosok yang akrab disapa Zulhas tersebut.

Baca Juga

Strategi OCBC NISP Jaga Stabilitas Kredit Valas di Tengah Badai Geopolitik Global

Bagi Anda yang tertarik membangun ekonomi desa, pendaftaran resmi hanya dilakukan melalui satu pintu, yakni laman phtc.panselnas.go.id. Segala bentuk pendaftaran di luar platform tersebut dipastikan tidak sah. Pengumuman hasil seleksi ditargetkan rampung pada Juni 2026, sehingga operasional koperasi diharapkan bisa mulai berjalan penuh pada periode Juni-Juli 2026.

Dengan integrasi antara sistem manajemen profesional BUMN dan semangat gotong royong koperasi, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi babak baru dalam transformasi ekonomi kerakyatan di Indonesia.