Iran Tuntut Ganti Rugi Perang Rp4.623 Triliun: Dari Pajak Selat Hormuz hingga Krisis Infrastruktur Nasional

InfoNanti — Ketegangan di kawasan Timur Tengah memasuki babak baru yang lebih pelik. Pemerintah Iran secara resmi melayangkan tuntutan kompensasi besar-besaran atas kerusakan masif yang dipicu oleh rangkaian serangan udara Amerika Serikat (AS) dan Israel. Tidak tanggung-tanggung, Teheran menuntut ganti rugi yang mencakup kerugian fisik maupun ekonomi yang melumpuhkan sendi-sendi negara tersebut.

Tuntutan Triliunan Rupiah dan Skema Pajak Selat Hormuz

Dalam laporan yang dihimpun tim redaksi, utusan Teheran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa beban kompensasi ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku serangan langsung, tetapi juga kepada lima negara tetangga di kawasan. Negara-negara tersebut dituding telah membiarkan wilayah kedaulatan mereka menjadi batu loncatan bagi serangan terhadap Iran.

Baca Juga

Keajaiban Kekuatan Rambut: Seniman Sirkus Meksiko Ukir Sejarah Baru di Rekor Dunia Guinness

Sebagai langkah konkret, Iran mengusulkan sebuah mekanisme pembayaran kompensasi yang cukup kontroversial: penerapan pajak khusus bagi setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz. Jalur maritim ini merupakan urat nadi perdagangan minyak dunia, sehingga ancaman pemungutan biaya tambahan ini diprediksi akan mengguncang stabilitas ekonomi global.

Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengungkapkan bahwa estimasi awal kerugian yang diderita mencapai angka fantastis, yakni USD 270 miliar atau setara dengan Rp4.623 triliun. Angka ini mencakup kerusakan kumulatif sejak pecahnya konflik pada akhir Februari lalu. Isu krusial ini dikabarkan telah menjadi agenda panas dalam negosiasi antara Teheran dan Washington yang dimediasi di Pakistan.

Infrastruktur Vital di Titik Nadir

Laporan internal yang diterima InfoNanti menunjukkan bahwa kerusakan tidak hanya menyasar sektor militer. Infrastruktur energi seperti fasilitas minyak, gas, dan pabrik petrokimia menjadi sasaran empuk yang mengakibatkan lumpuhnya produksi nasional. Selain itu, fasilitas publik seperti universitas, pembangkit listrik, hingga instalasi desalinasi air dilaporkan rusak berat.

Baca Juga

Melintasi Batas Kenangan: Ketika AI Menghidupkan Kembali Sosok Mantan dalam Bentuk Avatar Digital

Sektor penerbangan menjadi salah satu yang paling menderita. Maghsoud Asadi Samani, Sekretaris Asosiasi Maskapai Penerbangan Iran, menyebutkan bahwa sekitar 60 pesawat sipil kini tidak lagi bisa mengudara. Sebanyak 20 unit di antaranya hancur total akibat hantaman rudal. Saat ini, Iran hanya mengandalkan sekitar 160 pesawat tua yang dipaksa beroperasi di tengah kelangkaan suku cadang akibat sanksi internasional yang kian mencekik.

Blokade Digital: Kerugian dari Dalam

Di tengah tekanan eksternal, kebijakan internal pemerintah Iran terkait pemadaman internet juga menuai kritik tajam. Pemutusan akses informasi selama tujuh pekan terakhir disebut telah mengakibatkan kerugian ekonomi hingga USD 80 juta per hari. Afshin Kolahi dari Kamar Dagang Iran memberikan analogi pahit: setiap hari tanpa internet, Iran kehilangan nilai ekonomi yang setara dengan pembangunan empat jembatan besar atau dua pembangkit listrik menengah.

Baca Juga

Kisah Pernikahan Terakhir di Chernobyl: Saat Janji Suci Bersanding dengan Maut

Kini, masyarakat Iran harus berhadapan dengan sistem internet bertingkat. Pemerintah mulai memperkenalkan layanan “Internet Pro” yang dibanderol dengan harga lebih mahal, namun aksesnya tetap saja terbatas. Di pasar gelap, bisnis VPN (Virtual Private Network) justru tumbuh subur di tengah upaya keras pihak keamanan untuk membungkam kritik digital.

Posisi Tawar yang Tak Goyah

Meski dikepung kesulitan ekonomi dan blokade angkatan laut, Teheran tampaknya belum berniat menurunkan tensi politiknya. Ebrahim Rezaei, juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, secara tegas menolak perpanjangan gencatan senjata. Menurutnya, jeda perang hanya akan dimanfaatkan musuh untuk memperkuat posisi mereka.

Dengan alokasi anggaran militer yang direncanakan naik dua kali lipat, Iran seolah mengirim pesan kepada dunia bahwa mereka siap menghadapi konsekuensi terburuk demi mempertahankan hak kedaulatan, termasuk kendali penuh atas Selat Hormuz. Situasi ini menempatkan komunitas internasional dalam posisi dilematis antara mendukung stabilitas kawasan atau menghadapi potensi krisis energi yang lebih parah.

Baca Juga

Misi Abadi Rudolf Smend: Kisah Kolektor Jerman yang Menjaga ‘Harta Karun’ Batik Indonesia di Tengah Arus Modernisasi