Wapres Gibran Bongkar Skandal Trade Misinvoicing: Triliunan Rupiah Devisa Negara Menguap ke Luar Negeri

InfoNanti — Fenomena kebocoran devisa negara kini menjadi sorotan tajam pemerintah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini mengungkap adanya praktik manipulasi dalam perdagangan internasional yang dikenal sebagai trade misinvoicing. Praktik ini ditengarai menjadi lubang menganga yang membuat kekayaan negara mengalir deras ke luar negeri tanpa tercatat secara resmi, menggerus stabilitas ekonomi nasional secara perlahan.

Modus Operandi: Melarikan Modal Lewat Selisih Harga

Dalam keterangannya, Gibran menjelaskan bahwa selisih nilai transaksi dalam aktivitas perdagangan ekspor impor sering kali sengaja tidak dilaporkan secara akurat. Alih-alih masuk ke kas negara, dana tersebut justru sengaja ditahan atau diparkir di rekening luar negeri. Dampaknya sangat nyata: devisa hasil ekspor yang seharusnya memperkuat fundamental ekonomi Indonesia justru menyusut drastis dari angka yang semestinya.

Baca Juga

Waspada Penipuan! Pendaftaran Pangkalan LPG 3 Kg Ternyata Gratis, Cek Faktanya di Sini

“Pelarian modal ke luar negeri dan berkurangnya devisa negara adalah dampak langsung dari praktik ini. Selisih pembayaran yang tidak dilaporkan sering kali ditinggalkan begitu saja di luar negeri. Akibatnya, devisa hasil ekspor yang masuk ke tanah air jauh lebih kecil dibandingkan data yang tercatat di atas kertas,” ungkap Gibran melalui kanal YouTube resmi Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagaimana dikutip oleh tim redaksi kami.

Bedah Kasus: Kebocoran Fantastis di Sektor Nikel

Salah satu fakta paling mencengangkan yang diangkat dalam isu ini adalah terkait ekspor bijih nikel (ore) ke Negeri Tirai Bambu. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023, ditemukan adanya disparitas atau selisih nilai ekspor ke China yang mencapai angka fantastis, yakni Rp14,5 triliun untuk periode Januari 2020 hingga Juni 2022.

Baca Juga

Update Harga Emas Pegadaian 19 April 2026: Antam Sentuh Rp3 Juta, Cek Daftar Lengkapnya!

Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, sebelumnya telah membeberkan bahwa temuan ini didapat setelah melakukan audit silang antara data ekspor dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data impor yang tercatat di laman Bea Cukai China. Ketidaksinkronan data ini menjadi bukti kuat adanya praktik manipulasi nilai transaksi.

Rincian Selisih Nilai Tahun ke Tahun

Data menunjukkan bahwa kebocoran ini terjadi secara sistematis selama beberapa tahun berturut-turut. Berikut adalah rincian selisih nilai ekspor yang terdeteksi:

• Tahun 2020: Ditemukan selisih sebesar Rp8,6 triliun.
• Tahun 2021: Tercatat ketimpangan senilai Rp2,7 triliun.
• Tahun 2022: Selisih kembali naik ke angka Rp3,1 triliun.

Secara volume, China diketahui mengimpor sekitar 5,3 juta ton bijih nikel dari Indonesia dalam kurun waktu tersebut. Padahal, secara resmi Indonesia telah menerapkan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah. Rincian volume impor tersebut mencakup 3,3 juta ton pada 2020, 0,8 juta ton pada 2021, dan 1,08 juta ton pada 2022.

Baca Juga

Kabar Kesehatan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Menjadi Sorotan, Begini Klarifikasi Wamenkeu Juda Agung

Dampak Serius bagi Ekonomi Nasional

Praktik trade misinvoicing bukan sekadar persoalan administratif atau kesalahan pencatatan biasa. Ini adalah ancaman serius bagi ekonomi nasional yang secara langsung mengurangi potensi penerimaan pajak dan memperlemah cadangan devisa negara. Jika tidak segera dibenahi, praktik ini akan terus menjadi penghambat bagi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat.

Temuan ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi otoritas terkait untuk memperketat pengawasan di pintu-pintu perdagangan internasional dan memastikan bahwa setiap sen hasil kekayaan bumi Indonesia kembali ke pangkuan ibu pertiwi demi pembangunan yang berkelanjutan.