Skandal Dugaan Korupsi Kementerian PU: Menteri Dody Hanggodo Beri Lampu Hijau Penggeledahan Ruang Dirjen

InfoNanti — Kabar mengejutkan datang dari lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta melakukan penggeledahan besar-besaran di sejumlah ruang strategis. Menanggapi situasi panas tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo akhirnya angkat bicara dan menegaskan sikap kooperatifnya dalam mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

Aksi penggeledahan yang berlangsung pada Kamis, 9 April 2026 ini menyasar ruang kerja dua pejabat tinggi, yakni Direktur Jenderal Sumber Daya Alam (SDA) dan Direktur Jenderal Cipta Karya. Langkah hukum ini merupakan bagian dari penyelidikan mendalam terkait dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023–2024.

Restu Presiden Prabowo untuk Transparansi Penuh

Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin ada kesan menutupi borok di internal kementeriannya. Begitu tim penyidik tiba, Dody langsung berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk meminta arahan sekaligus izin memberikan akses seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum.

Baca Juga

Buntut Skandal Prank Pemadam Kebakaran: AFPI Resmi Pecat PT TIN dari Keanggotaan, Bukti Ketegasan Industri Fintech

“Begitu mereka meminta izin masuk ke ruangan, saya segera melaporkan situasi ini kepada Bapak Presiden. Saya katakan, ‘Pak, saya izin memberikan keleluasaan penuh kepada seluruh penyidik untuk memeriksa ruangan siapa pun.’ Hal ini penting agar tidak muncul kesan tebang pilih dalam penegakan hukum,” ujar Dody saat ditemui di gedung Ditjen SDA pada Jumat (10/4/2026).

Menurut Dody, Presiden Prabowo memberikan respons positif dan langsung menyetujui langkah transparan tersebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di instansi negara.

Belasan Item dan Dokumen Penting Disita

Meski tidak mengetahui secara detail rincian kasus yang tengah dibidik oleh Kejaksaan Tinggi, Dody mengonfirmasi bahwa penyidik telah menyisir berbagai lokasi kunci, mulai dari Gedung Utama, Gedung Cipta Karya, hingga Gedung Sumber Daya Air. Dari operasi tersebut, sedikitnya 16 item barang bukti berhasil diamankan oleh petugas.

Baca Juga

Panduan Lengkap Klaim Refund Tiket KAI 100% Akibat Insiden Bekasi Timur: Syarat, Prosedur, dan Hak Penumpang

“Ada berbagai macam yang dibawa, mulai dari dokumen hasil audit, catatan internal, buku, tanda terima, hingga perangkat komputer. Total ada sekitar 16 item yang kini berada di tangan penyidik,” imbuh Dody. Penjelasan ini selaras dengan pernyataan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, yang menyebutkan bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-09/M.1/Fd.1/04/2026.

Komitmen Akuntabilitas dan Kebermanfaatan Rakyat

Di tengah badai hukum ini, Kementerian PU kini tengah menunggu hasil audit internal untuk memastikan sejauh mana integritas birokrasi di dalamnya. Dody menekankan bahwa saat ini sistem internal sedang dalam tahap perbaikan dan pembaruan demi meningkatkan efektivitas kerja.

Lebih lanjut, Dody mengingatkan pesan fundamental dari Presiden Prabowo bahwa setiap rupiah uang negara yang digunakan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Harapannya bukan sekadar soal akuntabilitas, tapi kebermanfaatan. Pak Presiden selalu mengingatkan, satu rupiah yang dipakai membangun infrastruktur harus bisa memberikan manfaat 10 hingga 20 kali lipat bagi rakyat yang terdampak. Itulah yang menjadi fokus kami saat ini,” pungkasnya.

Baca Juga

Alarm Bahaya dari Paris: Mengapa Krisis Energi Akibat Konflik Iran-Israel Bisa Menjadi yang Terburuk dalam Sejarah

Pihak Kejaksaan Tinggi Jakarta sendiri berjanji akan terus memberikan informasi terbaru terkait perkembangan kasus ini secara transparan kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang adil dan akuntabel.