Polemik Ribuan Motor Listrik Badan Gizi Nasional: Menkeu Purbaya Ungkap Adanya Miskomunikasi Anggaran

InfoNanti — Tabir di balik pengadaan ribuan unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya mulai terkuak. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sardewa, memberikan klarifikasi mendalam mengenai polemik yang sempat memicu perdebatan publik tersebut. Ia mensinyalir adanya faktor miskomunikasi internal yang membuat proyek ambisius ini tetap berjalan meski di bawah pengawasan ketat.

Purbaya menjelaskan bahwa pengadaan operasional tersebut sebenarnya tidak masuk dalam rencana kerja tahun ini. Ia mengakui sempat terjadi ketidaksinkronan informasi antara staf kementerian dengan dirinya terkait proses persetujuan anggaran negara untuk pengadaan kendaraan roda dua tersebut pada tahun lalu.

Akar Masalah: Antara Miskomunikasi dan Warisan Program

Dalam keterangannya di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (9/4/2026), Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya sempat memberikan instruksi untuk menolak pengajuan tersebut. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebagian unit justru berhasil lolos dalam tahap realisasi.

Baca Juga

Mewujudkan Mimpi Hunian Layak: Pemerintah Gandeng BSN Garap 73 Ribu Rumah Subsidi Bagi MBR

“Seingat saya, ketika ditanya, saya sudah instruksikan untuk ditolak. Namun ternyata, ada celah miskomunikasi dengan anak buah saya sehingga sebagian sempat lolos,” ujar Purbaya dengan nada tegas namun tenang. Ia juga menambahkan kemungkinan lain bahwa program kendaraan listrik ini sudah diajukan jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan, sehingga prosesnya berjalan secara otomatis di sistem birokrasi.

Kendati demikian, Purbaya memberikan jaminan kepada publik bahwa tidak akan ada lagi tambahan unit motor listrik untuk BGN di masa mendatang. Langkah efisiensi akan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal ke depan.

Rincian Harga dan Distribusi: Klaim Lebih Murah dari Pasar

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan pembelaan terkait pengadaan 21.800 unit motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Dadan, harga per unit yang didapatkan institusinya jauh di bawah harga normal yang ada di pasaran saat ini.

Baca Juga

Gebrakan Menteri Ara: Siap Ambil Alih Aset Negara demi Hunian Rakyat dan Tindak Tegas Klaim Sepihak

“Jika harga pasaran mencapai Rp52 juta per unit, kami berhasil melakukan pengadaan dengan harga sekitar Rp42 juta saja. Ini merupakan bentuk efisiensi dalam skala besar,” jelas Dadan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan. Ia merinci bahwa dari target awal sebanyak 24.400 unit, pihaknya hanya merealisasikan sekitar 21.800-an unit yang semuanya dibebankan pada pagu anggaran tahun 2025.

Misi Menjangkau Pelosok Desa

Penggunaan motor listrik ini diklaim bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan kebutuhan mendesak untuk menunjang operasional program gizi nasional di wilayah terpencil. Dengan kondisi geografis Indonesia yang menantang, motor dianggap sebagai moda transportasi paling efektif untuk menjangkau desa-desa dengan akses jalan sempit.

“Fokus kami adalah daerah-daerah yang sulit diakses. Kendaraan ini akan menjadi tulang punggung mobilitas petugas dalam memastikan pemenuhan gizi sampai ke tangan masyarakat yang paling membutuhkan,” tambah Dadan.

Baca Juga

Transformasi Industri Ojol: Perpres Baru Pangkas Komisi Aplikator Jadi 8 Persen, Angin Segar Bagi Jutaan Driver

Isu ini pertama kali mencuat setelah sebuah video viral di media sosial memperlihatkan deretan motor berlogo BGN yang tengah dipersiapkan. Menanggapi hal tersebut, pihak Kementerian Keuangan memastikan akan terus memantau penggunaan aset negara tersebut agar tetap tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.