Menakar Urgensi Transformasi Transportasi Demi Kedaulatan Energi Nasional

InfoNanti — Langkah Indonesia untuk benar-benar berdaulat dalam sektor energi kini sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Bukan sekadar soal mencari cadangan minyak baru, kunci utama mewujudkan kemandirian energi nasional ternyata justru terletak pada keberanian pemerintah dalam merombak total sektor transportasi yang selama ini menjadi penyerap energi terbesar di tanah air.

Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama pada moda transportasi darat, dinilai menjadi kerikil tajam yang menghambat laju ekonomi nasional. Djoko Setijowarno, akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mengungkapkan fakta yang cukup mencengangkan terkait ketimpangan konsumsi energi kita.

Ironi Subsidi: Kendaraan Pribadi vs Transportasi Publik

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat anomali besar dalam distribusi energi nasional. Sektor transportasi tercatat menyerap sekitar 91,2% dari total konsumsi BBM di Indonesia. Namun, yang menjadi persoalan pelik adalah distribusi penggunaannya yang jauh dari kata adil.

Baca Juga

BRI Life Cetak Performa Impresif, Bayar Klaim Rp 1,17 Triliun di Kuartal I 2026 dengan Rasio Efisiensi Tinggi

“Dari angka tersebut, sekitar 93% BBM subsidi justru dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi. Sebaliknya, transportasi umum yang seharusnya menjadi tulang punggung mobilitas warga hanya mendapatkan jatah sekitar 3% saja,” papar Djoko dalam analisisnya baru-baru ini.

Kondisi ini menggambarkan betapa fiskal negara terbebani untuk mendukung gaya hidup kendaraan pribadi, ketimbang memperkuat infrastruktur publik. Merujuk pada Handbook Statistik Energi dan Ekonomi Indonesia 2024 dari Kementerian ESDM, konsumsi BBM nasional terus merangkak naik pasca-pandemi. Jika pada 2020 angka konsumsi berada di level 65.290 ribu kiloliter, pada 2024 angka tersebut melonjak drastis hingga menyentuh 82.319 ribu kiloliter.

Transformasi Menyeluruh, Bukan Sekadar Ganti Mesin

Di tengah gempuran tren kendaraan listrik, Djoko mengingatkan bahwa percepatan elektrifikasi saja tidak akan cukup. Indonesia membutuhkan transformasi sistem yang lebih holistik. Mengganti kendaraan pribadi berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik tanpa mengubah pola mobilitas masyarakat hanya akan memindahkan masalah kemacetan ke bentuk yang berbeda.

Baca Juga

Lowongan Kerja Bank Mandiri 2026: ODP Regional Business untuk Lulusan S1-S2, Ini Syarat Lengkapnya

“Solusi yang paling jitu dan berdampak jangka panjang adalah memigrasikan pengguna kendaraan pribadi ke moda transportasi umum yang terintegrasi dan andal,” tegasnya. Ia mencontohkan keberhasilan sistem bus listrik masif seperti Trans Metro Deli di Medan sebagai salah satu cetak biru yang patut direplikasi.

Integrasi antarmoda, mulai dari KRL, MRT, LRT, hingga angkutan pengumpan (feeder), harus diperkuat agar masyarakat memiliki pilihan yang lebih efisien dibandingkan mengeluarkan kendaraan pribadi dari garasi mereka. Dengan sistem yang saling terkoneksi, beban konsumsi BBM darat yang saat ini menyumbang 90% dari total sektor transportasi dapat ditekan secara signifikan.

Digitalisasi dan Efisiensi Logistik

Selain perbaikan armada, sektor kebijakan subsidi juga memerlukan sentuhan revolusioner. Djoko mendorong adanya digitalisasi distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Sudah saatnya anggaran subsidi dialihkan untuk membangun infrastruktur pendukung yang lebih progresif, seperti pembangunan jalur sepeda, trotoar yang manusiawi, hingga memperbanyak titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Baca Juga

Ekonomi Indonesia di Persimpangan: IMF Revisi Proyeksi Pertumbuhan 2026 di Tengah Tensi Global

Tak hanya di jalan raya, sektor logistik juga memegang peranan penting. Optimalisasi angkutan barang berbasis rel dinilai jauh lebih efisien dibandingkan truk-truk besar yang memenuhi jalan lintas provinsi. Selain lebih hemat energi, penggunaan rel juga mengurangi beban kerusakan jalan raya yang kerap memakan biaya perawatan besar.

Di sisi lain, pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel B40 hingga B50 tetap harus menjadi agenda prioritas sebagai pendamping transisi energi. Sebagai penutup, Djoko menegaskan bahwa tanpa keberanian untuk melakukan transformasi transportasi secara serius, target ketahanan energi nasional hanya akan menjadi angan-angan. Jika konsumsi BBM terus dibiarkan tanpa kendali, beban negara akan semakin berat dan lingkungan akan terus menanggung dampaknya.

Baca Juga

Inisiatif Baru Pemerintah: Tekan Lonjakan Harga Tiket Pesawat Melalui Insentif Pajak PMK 24/2026