Dino Patti Djalal Ingatkan Pemerintah: Diplomasi RI-AS Harus Sejalan dengan Marwah Hukum Internasional

InfoNanti — Di tengah pusaran dinamika geopolitik global yang kian tak menentu, arah kebijakan luar negeri Indonesia kini berada di bawah sorotan tajam para pakar diplomasi. Salah satu suara paling vokal datang dari pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini secara terbuka mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menavigasi hubungan bilateral, terutama terkait urgensi penandatanganan kerja sama strategis dengan Amerika Serikat di saat situasi internasional tengah diwarnai berbagai isu pelanggaran hukum internasional.

Dalam sebuah diskusi mendalam yang berlangsung di Jakarta, Dino Patti Djalal menyampaikan kegelisahannya mengenai langkah-langkah diplomatik yang diambil pemerintah baru-baru ini. Menurutnya, kerja sama dengan negara adidaya seperti Washington memerlukan perhitungan yang sangat matang, bukan sekadar urusan seremonial atau peningkatan status kemitraan. Ia menekankan bahwa setiap langkah yang diambil di panggung dunia akan berdampak langsung pada reputasi Indonesia sebagai negara yang selama ini dikenal sebagai penjaga gawang hukum internasional, khususnya dalam ranah kelautan.

Baca Juga

Manuver Strategis Trump: Mengenal ‘Operasi Sledgehammer’ dan Ambisi Militer AS di Iran

Mempertanyakan Sensitivitas Diplomatik di Tengah Krisis Global

Ketidakpastian global yang terjadi saat ini, menurut Dino, seharusnya membuat Indonesia lebih selektif dan berhati-hati dalam menentukan momentum kerja sama. “Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sensitivitas diplomatik kita. Mengapa langkah ini dilakukan sekarang, di tengah situasi dunia yang sedang carut-marut oleh isu kepatuhan terhadap hukum internasional?” ujarnya dengan nada reflektif usai berbicara dalam forum Policy Dialogue bersama Menteri Luar Negeri Filipina, Therese P. Lazaro, pada Kamis (23/4/2026).

Dino menilai bahwa momentum adalah segalanya dalam diplomasi Indonesia. Penguatan kemitraan dengan Amerika Serikat di saat yang kurang tepat dikhawatirkan dapat memicu persepsi negatif dari komunitas internasional. Indonesia, yang selama ini memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, berisiko terlihat sedang memihak atau mengabaikan isu-isu krusial yang menyangkut keadilan internasional. Oleh karena itu, konsistensi antara narasi yang dibangun di forum PBB dengan tindakan nyata dalam kerja sama bilateral harus benar-benar selaras.

Baca Juga

Bukan Cabai Biasa, Inilah Euphorbia Resinifera yang Punya Level Pedas 16 Miliar Scoville

Warisan UNCLOS dan Kredibilitas Maritim Indonesia

Salah satu poin krusial yang ditekankan oleh Dino Patti Djalal adalah peran historis Indonesia sebagai arsitek utama United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Perjuangan panjang para diplomat pendahulu dari tahun 1973 hingga 1982 untuk mempatenkan konsep negara kepulauan bukanlah perkara mudah. Ini adalah warisan diplomasi yang sangat berharga dan menjadi fondasi kedaulatan wilayah laut kita.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh tampak tebang pilih dalam membela hukum laut. Jika Indonesia tidak tegas dalam menyuarakan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara mana pun, maka kredibilitas bangsa dalam mempertahankan kedaulatan maritim sendiri di masa depan bisa dipertanyakan. “Kalau kita tidak tegas dalam membela hukum internasional secara universal, bagaimana kita bisa meyakinkan dunia saat kedaulatan maritim kita sendiri yang terancam?” tegas Dino. Penegakan hukum internasional harus dilakukan tanpa standar ganda agar kedaulatan maritim tetap terjaga dengan dukungan moral yang kuat.

Baca Juga

Ketegangan Meningkat, Donald Trump Sebut Gencatan Senjata dengan Iran Berada di Titik Nadir

Menakar Keseimbangan Hubungan dengan Negara Adidaya

Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik memang menempatkan Indonesia pada posisi yang menantang. Namun, Dino melihat bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi penengah yang berwibawa. Kuncinya terletak pada kemampuan untuk menjaga jarak yang sama (equidistant) dan tetap berpijak pada hukum internasional. Penandatanganan kerja sama dengan AS yang terkesan terburu-buru atau tanpa penjelasan konteks yang kuat bagi publik internasional bisa disalahartikan sebagai pergeseran orientasi politik luar negeri.

Diperlukan strategi politik luar negeri yang lebih transparan agar masyarakat domestik dan komunitas internasional memahami bahwa kerja sama tersebut murni demi kepentingan nasional dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip kemanusiaan serta hukum internasional. Dino mendorong agar pemerintah memberikan klarifikasi yang lebih mendalam mengenai poin-poin kerja sama tersebut, sehingga tidak timbul spekulasi yang merugikan posisi tawar Indonesia di forum-forum multilateral lainnya.

Baca Juga

Drama di Udara: Pesawat PM Spanyol Pedro Sanchez Mendarat Darurat di Turki Saat Menuju Armenia

Mendorong Peran ASEAN yang Lebih Inklusif dan Berbasis Rakyat

Selain menyoroti isu bilateral, Dino Patti Djalal juga membawa perspektif menarik mengenai masa depan ASEAN. Ia merasa sudah saatnya organisasi regional ini melakukan transformasi besar agar tidak hanya menjadi ajang diskusi antar-elite pemerintahan semata. Dino mendorong penguatan peran ASEAN melalui pendekatan people-centered atau berorientasi pada masyarakat. Hal ini dinilai sangat krusial mengingat tantangan di kawasan semakin kompleks dan membutuhkan dukungan penuh dari akar rumput.

Menurut pandangannya, keterlibatan publik dan masyarakat sipil secara bottom-up dalam proses pengambilan kebijakan akan memperkuat daya tahan kawasan terhadap tekanan geopolitik dari negara-negara besar. Jika ASEAN hanya digerakkan oleh para pejabat tinggi, maka organisasi ini akan terasa jauh dari realitas masalah yang dihadapi masyarakatnya. Dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas, ASEAN dapat menjadi organisasi yang lebih inklusif, responsif, dan yang terpenting, memiliki legitimasi sosial yang kuat untuk menghadapi intervensi eksternal.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Diplomasi

Penguatan partisipasi masyarakat sipil dalam isu-isu internasional juga menjadi fokus Dino. Ia percaya bahwa kerja sama internasional tidak seharusnya menjadi monopoli pemerintah. Kelompok pemikir (think tanks), akademisi, dan organisasi non-pemerintah harus dilibatkan dalam merumuskan posisi Indonesia terhadap isu-isu dunia. Hal ini akan memperkaya perspektif dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi pemerintah saat berbicara di panggung global.

Diskusi yang melibatkan Menteri Luar Negeri Filipina tersebut juga menyoroti bagaimana negara-negara di Asia Tenggara harus mulai berkolaborasi di tingkat masyarakat sipil untuk membangun narasi bersama terkait keamanan kawasan. Dengan demikian, suara ASEAN akan lebih sulit untuk diabaikan oleh kekuatan global karena ia mewakili keinginan kolektif jutaan rakyat di kawasan ini, bukan sekadar kepentingan politik sesaat dari para pemimpinnya.

Kesimpulan: Konsistensi Adalah Kunci

Pesan utama yang ingin disampaikan oleh Dino Patti Djalal adalah bahwa diplomasi bukan sekadar tentang membangun hubungan baik, tetapi tentang mempertahankan prinsip. Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara yang menjunjung tinggi keadilan dan hukum internasional. Di bawah kepemimpinan baru, ekspektasi publik terhadap konsistensi arah kebijakan luar negeri ini sangatlah tinggi.

Pemerintah diharapkan dapat lebih sensitif terhadap konteks global sebelum meresmikan kesepakatan-kesepakatan besar dengan kekuatan adidaya. Kredibilitas Indonesia sebagai pemimpin alami di ASEAN dan salah satu penggerak utama hukum laut internasional di PBB harus terus dirawat dengan tindakan-tindakan yang selaras dan terukur. Tanpa konsistensi, pengaruh diplomatik Indonesia bisa memudar, dan peran strategis yang selama ini diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendahulu kita bisa hilang ditelan arus dinamika politik dunia yang semakin keras.

Oleh karena itu, setiap langkah dalam mempererat hubungan dengan Amerika Serikat maupun negara besar lainnya harus dipastikan tidak mencederai komitmen kita terhadap hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Hanya dengan cara itulah Indonesia dapat terus berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan dihormati di mata dunia.