Klarifikasi Menkeu Purbaya Soal Anggaran Motor BGN: Tegaskan Bukan Alokasi Tahun 2026

InfoNanti — Gemuruh perbincangan di jagat maya mengenai pengadaan armada sepeda motor operasional untuk Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya menemui titik terang. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan pernyataan tegas guna meredam spekulasi yang berkembang terkait sumber pendanaan kendaraan operasional tersebut.

Dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Menkeu memastikan bahwa tidak ada alokasi baru untuk pengadaan motor bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun anggaran 2026. “Yang jelas tahun ini tidak ada, barusan saya cek lagi,” ungkap Purbaya dalam pernyataannya yang dikutip tim redaksi, Rabu (8/4/2026). Langkah ini diambil guna meluruskan narasi yang sempat menyimpang di masyarakat mengenai kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Baca Juga

Liburan ke Korea Selatan Makin Praktis, Nasabah BCA Kini Bisa Bayar Pakai QRIS: Begini Caranya!

Warisan Anggaran Tahun Sebelumnya

Polemik ini bermula ketika video singkat yang menampilkan barisan sepeda motor berlogo BGN dalam kondisi masih terbungkus plastik viral di berbagai platform media sosial. Banyak pihak mempertanyakan transparansi serta urgensi pengadaannya di tengah pengawasan publik yang ketat. Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari realisasi anggaran tahun 2025, bukan program baru di periode 2026.

“Itu anggaran tahun lalu, tahun ini tidak ada,” tegasnya singkat namun lugas, memastikan bahwa pos keuangan negara tetap berjalan sesuai koridor rencana tanpa adanya beban tambahan mendadak untuk pengadaan serupa di tahun berjalan.

Proses Administrasi Barang Milik Negara

Senada dengan Menkeu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, turut memberikan penjelasan teknis mengenai keberadaan motor-motor tersebut. Meski fisik kendaraan sudah tersedia di lapangan, ia menyebutkan bahwa armada tersebut memang sengaja belum didistribusikan ke daerah-daerah target operasional.

Baca Juga

Ambisi Kemandirian Energi: Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Bebas Impor BBM dalam 3 Tahun

Menurut Dadan, unit-unit tersebut masih harus melewati serangkaian prosedur administrasi yang ketat agar tercatat secara resmi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum diterjunkan ke lapangan. “Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG, tetapi motor tersebut belum dibagikan,” tutur Dadan. Ia menambahkan bahwa realisasi fisiknya telah dilakukan secara bertahap sejak penghujung Desember 2025 lalu.

Meluruskan Disinformasi Jumlah Unit

Selain soal linimasa pengadaan, Dadan juga menepis kabar burung yang menyebutkan bahwa pemerintah memesan hingga 70.000 unit kendaraan. Ia menegaskan bahwa angka yang beredar luas tersebut jauh dari fakta lapangan. Fokus pemerintah saat ini adalah pada penggunaan teknologi ramah lingkungan melalui armada motor listrik untuk efisiensi jangka panjang.

Baca Juga

Waspada Jebakan Produktivitas: Bank Dunia Bedah Tantangan Struktural Ekonomi Indonesia Menuju 2026

“Informasi mengenai 70 ribu unit itu sama sekali tidak benar. Realisasi total motor listrik adalah sebanyak 21.801 unit dari total 25 ribu unit yang dipesan pada tahun 2025,” jelas Dadan memerinci data tersebut. Melalui klarifikasi resmi ini, pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak terjebak dalam disinformasi dan tetap merujuk pada data resmi otoritas terkait dalam mengawal jalannya program strategis di Badan Gizi Nasional.